Jakarta (B2B) -Upaya pemerintah membongkar dugaan praktik mafia beras fortifikasi mendapat dukungan kuat dari 26 organisasi kepemudaan nasional. Dalam pertemuan di kediamannya di Jakarta, Minggu (2/8), Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama para pimpinan organisasi kepemudaan sepakat mengawal penuntasan praktik yang dinilai merugikan petani sekaligus merampas hak masyarakat.

Di hadapan para pemuda, Mentan Amran memaparkan capaian sektor pertanian di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sekaligus menjelaskan perkembangan penanganan dugaan penyimpangan beras fortifikasi yang saat ini tengah didalami pemerintah.

Mentan menegaskan pengusutan kasus tersebut merupakan arahan langsung Presiden dan akan dituntaskan dalam waktu dekat.

“Hari ini kami bertemu dengan pemuda Indonesia untuk menyampaikan capaian pemerintah dan program-program strategis. Namun yang paling penting, satu sampai dua minggu ke depan kami akan menuntaskan mafia beras. Ini perintah langsung Bapak Presiden,” tegas Mentan Amran.

Mentan mengungkapkan hasil pemeriksaan sementara menemukan indikasi beras biasa dipasarkan sebagai beras fortifikasi dengan harga mencapai Rp42 ribu per kilogram. Padahal, beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Menurutnya, praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran perdagangan, tetapi bentuk pengambilan hak masyarakat yang tidak dapat ditoleransi.

“Ini terlalu kejam. Beras biasa dijual sebagai beras fortifikasi sehingga selisih harganya bisa mencapai Rp20 ribu sampai Rp30 ribu per kilogram. Ini mengambil hak rakyat dan tidak manusiawi,” ujarnya.

Proses Investigasi

Pemerintah, lanjut Mentan, telah mengambil sampel dari berbagai daerah sebagai bagian dari proses investigasi. Seluruh pelaku yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi tegas, baik administratif maupun pidana.

“Kalau terbukti melanggar, izinnya kami cabut. Kalau ada unsur pidana, kami proses hukum. Selama kami dipercaya Presiden memimpin Kementerian Pertanian, tidak ada ruang bagi mafia dan koruptor,” tegasnya.

Komitmen pemerintah tersebut mendapat dukungan penuh dari organisasi-organisasi kepemudaan yang hadir. 

Mereka menyatakan siap mengawal langkah pemerintah memberantas mafia pangan demi melindungi petani, menjaga hak konsumen, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Ketua Umum PP KAMMI Ahmad Jundi Khalifatullah menilai praktik mafia pangan telah merugikan petani sekaligus mengambil hak masyarakat. Karena itu, pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah dan berharap seluruh pelaku diproses secara tegas sesuai ketentuan hukum.

Senada, Perwakilan Pemuda Hidayatullah Ali Hanafia menegaskan organisasinya akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar pemberantasan mafia pangan berjalan konsisten dan berpihak kepada rakyat.

Mafia Beras

Ketua Umum DPP KNPI juga menyatakan generasi muda siap berdiri di belakang pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, seluruh elemen pemuda mendukung langkah Mentan Amran melaporkan dugaan mafia beras fortifikasi dan siap mengawal penuntasannya.

Dukungan serupa disampaikan Perwakilan PMII Mohammad Shofiyullah Cokro yang menilai dialog bersama Mentan membuka pemahaman mengenai tantangan besar di sektor pangan. Ia menegaskan generasi muda siap terlibat dalam perjuangan memberantas mafia yang merugikan bangsa.

Sementara itu, Ketua Kohati PB HMI Sri Meisista mengapresiasi keterbukaan Mentan Amran dalam membangun komunikasi dengan generasi muda serta menerima berbagai aspirasi terkait pembangunan sektor pertanian.

Ketua Umum PB Pelajar Islam Indonesia (PII) Amsal Alfian juga menegaskan pelajar dan mahasiswa siap menjadi bagian dari gerakan nasional melawan mafia pangan. Menurutnya, seluruh bentuk mafia yang merugikan rakyat harus dituntaskan.

Secara keseluruhan, sebanyak 26 organisasi kepemudaan yang hadir dalam forum tersebut menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah memperkuat tata kelola pangan nasional, melindungi petani, serta menindak tegas setiap praktik mafia yang merugikan masyarakat.

Menutup pertemuan, Mentan Amran memastikan pemerintah tidak akan mundur menghadapi mafia pangan dan berkomitmen menuntaskan seluruh proses hukum terhadap pelaku yang terbukti bersalah.

“Kami bekerja bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi yang akan datang. Selama kami dipercaya Presiden, tidak ada ruang bagi mafia pangan. Kalau melanggar, izinnya dicabut. Kalau ada pidana, diproses hukum. Kami akan tuntaskan,” tegas Mentan Amran. [esap/timhumas bppsdmpkementan]