Mentan Amran Siapkan Aturan Baru agar Buruh Tani Bisa Dapat Alsintan
Indonesia Increases Rice Production across the Country

Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Selasa, 11 Agustus 2026
BPPSDMP KEMENTAN: Mentan Amran Sulaiman [kemeja putih] dialog dengan buruh tani di Desa Munggugianti, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Jatim saat mengecek kondisi sawah dan sumber air lahan pertanian, setelah menerima informasi lahan pertanian yang terdampak kekeringan lebih 200 hektar.

 

Gresik, Jatim (B2B) - Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyiapkan aturan baru agar buruh tani di seluruh Indonesia dapat mengakses bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan). Kebijakan tersebut disiapkan untuk memastikan keterbatasan status atau ketentuan administratif, tidak lagi menjadi penghalang bagi buruh tani yang membutuhkan alat produksi di lapangan.

Rencana tersebut disampaikan Mentan Amran saat meninjau lahan pertanian terdampak kekeringan di Desa Munggugianti, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selasa (11/8).

Amran mengatakan, masih banyak buruh tani yang membutuhkan traktor, combine harvester, alat tanam, maupun Alsintan lainnya, tetapi belum dapat menerima bantuan karena terbentur regulasi.

Kondisi tersebut menurutnya dinilai perlu segera dibenahi agar bantuan pemerintah benar-benar menjangkau petani yang membutuhkan.

“Banyak saudara-saudara kita, buruh tani di seluruh Indonesia tidak tersentuh karena kebijakan, karena regulasi yang ada. Insyaallah kami kembali ke Jakarta, kami ubah regulasi. Buruh tani boleh dapat traktor, boleh dapat combine, alat tanam, dan seterusnya,” tegas Amran.

Penyederhanaan Proses

Perubahan aturan tersebut, menurut Mentan Amran, akan diarahkan pada penyederhanaan proses sekaligus memperluas akses bantuan bagi buruh tani. 

"Pemerintah harus memastikan bantuan pertanian tidak berhenti pada mereka yang memenuhi persyaratan administratif, juga menjangkau pihak yang benar-benar membutuhkan alat untuk menggarap lahan," katanya.

Dia juga meminta proses pengusulan bantuan dibuat lebih sederhana dengan memberikan peran lebih besar kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). PPL dinilai paling mengetahui kondisi, kebutuhan, dan persoalan petani di wilayah kerjanya.

“Tanda tangannya enggak usah ribet. Cukup PPL. Kami terima tanda tangan PPL, kami terima di Jakarta, kami kirim alatnya. Mereka membutuhkan saat ini,” kata Amran.

Kepentingan Rakyat

Amran menegaskan penyederhanaan proses, merupakan bagian dari semangat pemerintah untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. 

Kebutuhan petani di lapangan harus segera direspons dan tidak boleh tertahan oleh rantai birokrasi yang panjang.

“Kalau kepentingan rakyat, Presiden perintahkan: layani, titik. Enggak usah basa-basi,” ujarnya.

Amran menilai prinsip tersebut penting diterapkan terutama ketika petani menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan cepat. 

Menurutnya, pemerintah harus hadir dengan solusi, bukan justru menambah beban petani melalui prosedur yang berbelit.

Kunker Gresik

Dalam kunjungannya ke Gresik, Mentan Amran juga langsung mengecek kondisi sawah dan sumber air setelah menerima informasi mengenai lahan pertanian yang terdampak kekeringan lebih dari 200 hektare.

“Kami langsung cek lapangan karena terdengar ada kekeringan 200 hektare lebih. Sekecil apa pun persoalannya, kalau kita bisa memberikan solusi di lapangan, harus kita selesaikan," katanya.

"Tidak ada basa-basi, tidak ada birokrasi panjang. Langsung kita berikan pompa."

Penanganan kekeringan tersebut dilakukan melalui langkah cepat berupa dukungan pompa. Pemerintah juga menyiapkan solusi jangka panjang, dengan memperhatikan rencana pembangunan kolam retensi untuk mengatasi persoalan kekurangan air yang berulang di wilayah tersebut.

Keberlanjutan Produksi

Amran menyatakan siap koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) apabila terdapat persoalan lahan yang perlu diselesaikan dalam pembangunan infrastruktur pendukung tersebut.

Mentan Amran menegaskan, kebijakan baru untuk membuka akses alsintan bagi buruh tani merupakan bagian dari upaya mempercepat pelayanan pemerintah hingga tingkat lapangan.

Menurutnya, bantuan pertanian harus hadir ketika petani membutuhkannya, terutama untuk menjaga produktivitas dan keberlanjutan produksi.

“Buruh tani juga harus bisa mendapatkan bantuan. Jangan karena regulasi, mereka tidak tersentuh. Kalau rakyat membutuhkan dan kita bisa bantu, kita bantu,” tegas Amran.

Dengan kebijakan tersebut, Kementerian Pertanian tidak hanya berupaya meningkatkan produksi nasional, juga memastikan dukungan pemerintah dapat dirasakan langsung oleh petani dan buruh tani yang bekerja di lapangan. [esap/timhumas bppsdmpkementan]

 

 

 

 

 

 


 

Gresik of East Java [B2B] - The objective of the Indonesia Agriculture Ministry is to increase production and productivity, increasing farmers´ knowledge and skills in implementing climate smart agriculture, reducing the risk of crop failure, reduce the effect of greenhouse gases, and increase the income of farmers in irrigated areas and swamp areas.

The target is to increase cropping intensity through irrigation rehabilitation, revitalization and modernization activities, the realization of a sustainable irrigation system through the revitalization of irrigation management, increasing institutional strengthening, as well as increasing the capacity and competence of human resources in irrigation management and increasing production and productivity.

Increasing farmers´ knowledge and skills in implementing climate smart agriculture, reducing the risk of crop failure, reducing the greenhouse gas effect and increasing farmers´ income in irrigated areas and swamp areas.

The main objective is to increase motivation for agricultural extension workers, agricultural extension centers, farmer groups, women farmer groups and farmer economic groups in agribusiness-oriented farming.

TERKAIT - RELATED