Bogor, Jabar [B2B] - Penandatanganan Memoranda Kesepahaman [MoU] Kementerian Pertanian RI dengan TNI-Polri menandai awal dari serangkaian kerjasama yang menyangkut pengelolaan pertanian dan ketahanan pangan. Pemangku kepentingan berkomitmen bergerak bersama mengawal ketahanan pangan di Indonesia.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi mengatakan bahwa ke depan petani milenial harus mampu merefleksikan semangat kebangkitan dan kejayaan negara agraris sebagai jalan dan upaya pemerintah menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia.

"Dalam beberapa waktu terakhir, banyak tantangan pertanian yang melanda Indonesia, salah satunya produktivitas masih belum memenuhi kebutuhan dalam negeri," katanya..

Tantangan ini, kata Dedi Nursyamsi, semakin diperparah oleh dampak El-Nino yang meluas, mencakup hingga 1 juta hektar lahan pertanian.

"Dampaknya menimbulkan ketidakpastian terhadap ketersediaan sumber daya alam termasuk air untuk irigasi, terutama di Kabupaten Bogor," ungkapnya lagi.

Guna memberikan solusi atas permasalahan tersebut, Politeknik Pembangunan Pertanian [Polbangtan] khususnya Polbangtan Bogor melakukan Rapat Koordinasi Data Luas Tambah Tanam [Rakor LTT] dan Kegiatan Pompanisasi Kabupaten Bogor. Rakor berlangsung di Aula Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, Senin [22/4].

Pertemuan koordinasi ini membahas strategi penting dalam meningkatkan produksi pertanian melalui optimalisasi data luas tanam dan pompanisasi.

Rapat tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari TNI/Polri hingga perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cisadane dan BBWS Citarum.

Data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian (PDDK) dari 40 kecamatan menunjukkan bahwa kondisi ini semakin memperburuk masalah yang sedang dihadapi.

Meskipun langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi situasi tersebut dengan Balai Besar Wilayah Sungai [BBWS]
Cisadane dan Citarum berkoordinasi dengan dinas setempat untuk memastikan ketersediaan sumber air.

Meskipun beberapa langkah-langkah positif yang diambil, masih ada tantangan baru yang muncul, salah satunya adalah kesulitan dalam mendapatkan pasokan solar yang diperlukan untuk mengoperasikan pompa air.

Perwakilan Pemkab Bogor, Tatang mengungkapkan rencananya untuk menggunakan pompa air bertenaga listrik, menyadari betul bahwa ketersediaan energi merupakan hal yang sangat penting dalam mengelola krisis pangan.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian di Kabupaten Bogor, Polbangtan Bogor diberi tugas sebagai penanggungjawab program pompanisasi Kementan.

Wakil Direktur I Polbangtan Bogor, Rudi Hartono mengajak semua pihak yang terlibat, termasuk petani, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk bergerak bersama-sama menyukseskan kegiatan tersebut.

Dia menekankan tentang pentingnya kerjasama dan komitmen bersama mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan ketersediaan air untuk pertanian, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor dan Bekasi.

“Kegiatan tersebut bukan hanya sekadar tugas rutin, juga merupakan bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat,” kata Rudi Hartono. [agm/wisda/timhumas polbangtanbogor]