Jakarta (B2B) - Pentingnya dukungan penyuluh pertanian, sawah tadah hujan terkendala suplai air, kebutuhan pupuk organik dan pelibatan BUMN bagi pemanfaatan lahan produktif menjadi topik utama Focus Group Discussion [FGD] yang digelar oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI [Kemendes Bangda] di Jakarta, Sabtu [24/5].

FGD bertema ´Peran Tenaga Pendamping Profesional [TPP] Mendorong Aksi Desa dalam Ketahanan Pangan´ dihadiri Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan] Kementerian Pertanian, Tedy Dirhamsyah, dengan sorotan utama ´kolaborasi aksi penyuluh Kementan dengan tenaga pendamping desa Kemendes dalam memdukung ketahanan pangan lokal berkelanjutan.

FGD menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Sekditjen Bina Pembangunan Desa - Kemendes, Murtono; Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas, Jarot Indarto; Deputi III Bapanas; Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Nanang Hari; dan pegiat desa Muhammad Zuhri.

Kegiatan FGD sejalan arahan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman tentang peran strategis penyuluh sebagai pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

"Tanpa penyuluh, tidak mungkin kita mencapai lompatan produksi pangan seperti yang terjadi saat ini,” katanya.

Mentan Amran memberikan apresiasi yang tinggi kepada para penyuluh, yang selama ini menjadi ujung tombak pencapaian kedaulatan pangan nasional. Dedikasinya membuahkan hasil, terbukti dari peningkatan stok beras yang terjadi saat ini.

Hal senada dikemukakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti tentang pendayagunaan penyuluh dalam upaya percepatan swasembada pangan, yang tertuang pada Inpres No 3 Tahun 2025. 

“Peran penyuluh sangat vital dalam swasembada pangan sehingga perlu penguatan komitmen agar satu irama dan satu komando,” kata Idha.

Komitmen Pusluh Kementan

Pada FGD yang digelar oleh Kemendes Bangda, Kapusluh Tedy Dirhamsyah mengatakan, kolaborasi penyuluh dengan tenaga pendamping desa melalui sejumlah tahapan yakni persiapan, pelaksanaan, pengembangan metode dan monitoring evaluasi [Monev] serta pelaporan.

"Kolaborasi sangat penting, karena kompleksitas masalah dan potensi desa tidak dapat diselesaikan secara parsial," katanya.

Tedy Dirhamsyah menambahkan, diperlukan pendekatan terpadu. Pasalnya, kementerian dan lembaga lain juga fokus pada pendampingan tematik di desa, jadi kolaborasi sangat penting untuk mempercepat pencapaian tujuan.

Berikutnya, ungkap Kapusluh Tedy, kolaborasi memerlukan tahapan-tahapan penting untuk dilakukan seperti penyelarasan persepsi, penentuan tujuan bersama, dan penguatan komitmen untuk bekerja bersama.

Kepala Desa Metuo, Kecamatan Tempe di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan mengurai tentang kondisi desanya, potensi lahan sawah 870 hektar dengan Indek Pertanaman (IP) 200 meskipun lahan tadah hujan.

"Kendala utama adalah ketersediaan air, diperlukan dukungan pompanisasi dari Kementan," katanya.

Sementara Marisa dari Bina Desa DKI Jakarta mengulas tentang pertanian organik berupa pupuk kandang, kompos, dan rotasi tanaman bagi kesuburan tanah, pengendalian hama dan penyakit. 

Suparman dari Banten, menilai program ketahanan pangan desa adalah inisiatif untuk meningkatkan kemampuan desa memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri dan berkelanjutan.

"Penyuluh pertanian masuk desa untuk pendampingan ketahanan pangan sangat vital bagi desa untuk mendampingi dan mengawal petani dalam meningkatkan produktivitas petani.

Peserta FGD dari Klaten mengusulkan hadirnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar dapat mengambil alih lahan pertanian yang produktif dan konsolidasi lahan sempit di Jawa yang sebagian besar tergolong milik petani skala kecil. [jokosamiyono/liena pusluhtan]