Sukabumi (B2B) - Dalam pengembangan tanaman penghasil bioenergi, Kementerian Pertanian menetapkan tanaman bahan bakar nabati (BBN) potensial yang tidak bersaing dengan komoditas pangan. Fokus pengembangan pada penciptaan varietas unggul, peningkatan produktivitas dan kadar minyak yang tinggi, efisien, dan dapat dikembangkan di lahan sub optimal seperti lahan bekas pertambangan. Namun pengembangan komoditasnya menuntut dukungan kepastian harga dan pangsa pasar.

"Saat ini komoditas potensial yang paling menonjol adalah kemiri sunan. Tanaman ini mulai berproduksi pada usia empat tahun, pada umur delapan tahun produksi biji mencapai 15 ton atau ekuivalen dengan enam sampai delapan ton biodiesel per hektar per tahun," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian, Haryono pada Temu Lapangan bertema ´Pemanfaatan Kemiri Sunan sebagai Bahan Bakar Nabati pada Lahan Bekas Tambang, di Sukabumi, Sabtu (14/12).

Temu lapangan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan dan Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo dan sejumlah pejabat eselon satu di kedua kementerian. Kegiatan temu lapangan dipusatkan di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Kementerian Pertanian di Jl Raya Pakuan, Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat.

Haryono menambahkan, kemiri sunan dapat dikembangkan di lahan sub optimal maupun sebagai tanaman konservasi dan reklamasi lahan bekas tambang. "Namun, pengembangan komoditas ini perlu dukungan kepastian harga dan pangsa pasar."

Kebijakan pemanfaatan biomassa limbah pertanian menjadi bahan baku BBN jangka panjang, kata Haryono, pengembangan pertanian yang berkelanjutan tetap memerlukan biomassa limbah pertanian, baik untuk pelestarian lingkungan pertanian maupun untuk manfaat ekonominya.

Amankan Devisa
Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan di tempat yang sama mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi, khususnya mengurangi impor solar hingga 100 ribu barel per hari dengan menyediakan biofuel (BBN) sebagai substitusi sebanyak 5,6 juta kilo liter per tahun.

"Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1/2006, Kementerian Pertanian berkewajiban menyediakan tanaman sebagai bahan baku BBN. Mulai dari penyediaan benih dan bibit tanaman, pengembangan benih dan bibit dan mengintegrasikan kegiatan pengembangan hingga kegiatan pasca panen tanaman BBN," kata Rusman Heriawan.

Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo menambahkan pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga BBN (Biofuel), yang mewajibkan peningkatan pemanfaatan biodiesel di sektor transportasi, industri, komersial dan pembangkit listrik. Kewajiban yang mulai dilaksanakan September 2013 ini, hingga akhir tahun, ditargetkan dapat menghemat impor BBM jenis Solar sebesar 1,3 juta kilo liter dan tahun 2014 sebesar 4,4 juta kilo liter.

“Pemerintah mengharapkan dalam satu tahun ke depan terjadi penurunan impor BBM jenis solar sebesar 5,6 juta kilo liter atau menghemat devisa sebesar lebih empat juta dolar AS,” kata Susilo Siswoutomo