Jakarta (B2B) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) keberatan dengan penetapan pejabat di kementerian tersebut sebagai terlapor oleh Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU). Hal ini didasarkan pada Pasal 245-247 Perpres 24/2010, tentang fungsi kementerian negara.

Kuasa hukum Kementerian Perdagangan Lasminingsih mengatakan, pejabat pemerintah sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun instansi pemerintah tidak bisa dijadikan subjek perkara melainkan hanya sebagai saksi, dan bukan terlapor.

"Kemendag tidak akan memperpanjang persoalan dengan KPPU. Posisi kita sudah jelas ada dimana, sementara KPPU hanya memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dari instansi pemerintah, sehingga PNS atau instansi pemerintah seharusnya dimajukan sebagai saksi, bukan terlapor," kata Lasminingsih usai memberikan pemaparan di ruang sidang KPPU di Jakarta, Senin (19/8).

Lasminingsih merujuk pada Pasal 245-247 Perpres 24/2010, tentang fungsi kementerian negara. KPPU menurut dia hanya memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dari instansi pemerintah.

Sebagai komisi pengawas, katanya lagi, KPPU hanya  berhak memberikan saran, penilaian dan pertimbangan untuk pemerintah terkait praktek monopoli. Khususnya jika pelanggaran terjadi akibat peluang yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah.

Sebelumnya Kemendag dilaporkan oleh beberapa importir terkait keterlibatan dugaan kartel komoditas bawang putih. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag pun dipanggil oleh KPPU. Namun hingga hari ini, kedua pejabat Kemendag tersebut tidak juga datang memenuhi panggilan KPPU.