BRTI Desak Kasus Indosat M2 Jadi Agenda Kabinet SBY
BRTI Urges Indosat M2 Case Included in Cabinet Agenda

Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Heru S Winarno
Translator : Intan Permata Sari
Sabtu, 08 Desember 2012
Presiden SBY (Foto: vivanews)

Jakarta (B2B) - Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan jaringan 3G di PT Indosat Mega Media (IM2) mengundang reaksi Pemerintah Qatar mengirimkan surat kepada Presiden Susilo BY untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus yang membelit anak usaha Qatar Telecom (Qtel) sebagai pemilik mayoritas saham PT Indosat.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Nonot Harsono mengharapkan agar kasus yang ditangani Kejaksaan Agung tersebut menjadi agenda utama di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

"Saya mengusulkan sebaiknya permasalahan ini diangkat atau dibicarakan dalam sidang kabinet. Biar Presiden tahu, Menko juga mengetahui dan menteri-menteri lainnya juga mengetahuinya," kata Nonot melalui pernyataan tertulisnya yang diterima Jumat (7/12) di Jakarta.

"Kalau masing-masing institusi pemerintah menyadari berada dalam satu atap yang sama, seharusnya tidak akan terjadi seperti ini."

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mengacu pada UU Nomor 36/1999 dan PP Nomor 52 tentang Telekomunikasi. Bahwa dalam industri telekomunikasi itu ada tiga kelompok besar. Kelompok penyelenggara jaringan telekomunikasi, kelompok penyelenggara jasa telekomunikasi dan kelompok jasa telekomunikasi khusus.

Kejaksaan Agung dalam kasus ini memanggil mantan Direktur Utama PT Indosat berinisial JSS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan jaringan 3G di PT Indosat Mega Media (IM2). Turut bersama Johnny SS sebagai tersangka adalah mantan Direktur Utama IM2 berinisial IA.


Jakarta (B2B) - Corruption allegation case of 3G network by PT Indosat Mega Media (IM2) draws attention from Qatar government which sends a letter to President SBY asking to take care of the case involving subsidiary of Qatar Telecom (Qtel) as the major shareholder of PT Indosat.

Member of Indonesia Telecommunication Regulating Agency, Nonot Harsono, expects the case, managed by Attorney General, to be the main agenda of the second United Indonesia Cabinet (KIB II).

“I propose that the case is discussed by the cabinet. Let the President knows about it, and so do the ministers,” said Nonot in his written statement on Friday in Jakarta.

“The case would not happen if each institution realizes that they are on the same boat.”

Ministry of Communication and Information refers to Law No 36/1999 and Regulation No 52 on telecommunication. There are three major groups of telecommunication industry, namely providers of telecommunication network, providers of telecommunication service, and providers of special telecommunication service.

The Attorney General names former executive director of PT Indosat, Jhonny SS as suspect of corruption allegation case of 3G network in PT Indosat Mega Media (IM2). Another suspect is former executive director of IM2, IA.

TERKAIT - RELATED