BPJS Ketenagakerjaan Jadikan Jakarta Percontohan Implementasi `Financial Benefit`
Jakarta Becomes Pilot Implementation of Social Security Management Agency`s
Reporter : Roni Said
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Kamis, 16 Oktober 2014
Ilustrasi: istimewa

Jakarta (B2B) - DKI Jakarta akan menjadi percontohan implementasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan secara komprehensif baik untuk pekerja formal maupun informal.

Penerapan implementasi BPJS Ketenagakerjaan tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2015, sehingga pada 2016, implementasinya sudah dilakukan secara penuh di Jakarta.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya mengatakan, seluruh karyawan formal dan nonformal di DKI Jakarta akan diberikan total benefit, seperti finansial, perumahan, transportasi dan makanan sebagai implementasi dari BPJS Ketenagakerjaan.

"DKI Jakarta akan menjadi percontohan implementasi penuh BPJS Ketenagakerjaan. Finansial benefit, mereka bisa mendapatkan hasil pengembangan yang baik, lebih dari bunga bank," ujar Elvyn, usai bertemu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota, belum lama ini.

Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, keinginan Pemprov DKI untuk menjadi model implementasi BPJS adalah juga untuk menerapkan UU 40/2004. 

"Nanti pasti seluruh provinsi di Indonesia akan lihat sistem ini ke Jakarta," ungkapnya.

Ia menambahkan, lahan untuk pembangunan pemukiman dalam rangka BPJS Ketenagakerjaan berada di kawasan Marunda, Jakarta Utara.

"Tercatat sebanyak 6,1 juta pekerja formal dan informal ada di Jakarta. Adapun yang sudah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan di DKI tercatat 3,7 juta karyawan, sisanya, dua tahun ke depan akan terus dipenuhi targetnya," tandasnya.


Jakarta (B2B) - Jakarta would be a pilot on the implementation of the Social Security Management Agency’s Occupational Health Division - in Indonesian called as BPJS Ketenagakerjaan - comprehensively, either for formal or informal workers.

Such implementation was planned to be held in 2015 gradually. Thus its implementation could optimally be done in 2016.

President Director of BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya disclosed that formal and informal workers in Jakarta will be given the total benefits, such as financial, housing, transportation, and food as the BPJS Ketenagakerjaan implementation.

"Jakarta will be the pilot implementation of the BPJS Ketenagakerjaan. Financial benefits, they can get a good development results, more than bank interest," he said, after he met Jakarta Vice Governor, Basuki 'Ahok' Purnama, at City Hall, recently.

Jakarta Deputy Governor added, that the city administration's desire to become a pilot for BPJS implementation also aims to apply the Law 40/2004. 

"Someday, I believe the provinces all over Indonesia will see the system to Jakarta," he stressed.

He added, land for residential development in the framework of BPJS Ketenagakerjaan is located in Marunda, North Jakarta.

Jakarta has 6.1 million formal and informal workers. From that number, 3.7 million of them already become part of BPJS Ketenagakerjaan in Jakarta, while the rest will be targeted in two years ahead," he finished.
TERKAIT - RELATED