Jakarta [B2B] - Kementerian Pertanian RI tahun depan menganggarkan Dana Alokasi Khusus untuk revitalisasi dan pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian [DAK BPP 2020] di seluruh Indonesia sebesar Rp712 miliar, meningkat 300% dari target 2019 sebanyak 400 menjadi 1.200 unit BPP untuk 2020. Anggaran DAK BPP 2020 bersifat direktif untuk pembangunan dan sarana dan prasarana maupun renovasi, untuk mendukung penyuluhan pertanian 4.0 berbasis teknologi informasi dan komunikasi [TIK].

"Sasaran BPP untuk 2020 dianggarkan DAK sekitar Rp712 miliar, yang akan kita fasilitasi utuk renovasi, rehabilitasi maupun pembangunan BPP, juga fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. Saya mengingatkan Kapusluh bahwa BPP ke depan harus berbasis IT menyikapi era industrialisasi 4.0," kata Momon Rusmono, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP Kementan] di sela ´Rapat Sinkronisasi dan Validasi Usulan DAK BPP tahun 2020´ di Jakarta, Kamis [18/7].

Menurutnya, total DAK BPP 2020 dikategorikan ´penugasan fisik´ yang dianggarkan dari APBN untuk pembangunan/renovasi/perlengkapan sarana dan prasarana untuk kabupaten/kota terpilih adalah Rp712 miliar terdiri atas Rp557 miliar untuk rehabilitasi maupun membangun BPP baru dan Rp155 miliar mendukung kelengkapan sarana dan prasarana khususnya untuk perlengkapan sarana dan prasarana. 

Dia menambahkan, Pemerintah RI menyadari ujung tombak kelembagaan penyuluhan pertanian adalah BPP, maka Kementan berupaya memastikan DAK BPP 2020 benar-benar digunakan 100% oleh para kepala dinas pertanian kabupaten/kota untuk revitalisasi BPP yang berbasis di kecamatan. 

"BPP ke depan harus dapat mendukung militansi kinerja penyuluh pertanian harus berorientasi kesejahteraan petani, sesuai fungsi utamanya sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian yakni petani dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian," kata Momon Rusmono yang juga menjabat Plt Sekjen Kementan didampingi Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan BPPSDMP Kementan] Siti Munifah.

Menurutnya, DAK BPP 2020 bersifat penugasan sementara sampai 2019 masih reguler, yang dialokasikan untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang mendukung pelayanan publik dan dimensi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] 2020 -2025, sementara untuk 2020 dialokasikan untuk mencapai prioritas nasional.

Ke depan, BPP berperan vital mendukung pertanian di era 4.0 karena banyaknya perkembangan strategis yang harus diikuti. Mulai dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi [Iptek] khususnya alat sarana pertanian [Alsintan] hingga perubahan paradigma penyuluhan maka BPP merupakan ujung tombak kelembagaan penyuluhan yang perlu dijaga, dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya melalui revitalisasi peran BPP.

Sampai saat ini berdiri 5.646 unit BPP di tingkat kecamatan, sementara jumlah total kecamatan adalah 7.136 atau 1.490 kecamatan belum didukung oleh BPP, yang memaksa sekitar 120 unit BPP yang membina petani di lebih dari satu kecamatan.

Tampak hadir sejumlah pejabat eselon tiga dan empat Pusluhtan di antaranya Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusluhtan, I Wayan Ediana; Kabid Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan, Joko Samiyono; Kabid Program dan Kerjasama, Riza Fakhrizal; Kasubbid Kelembagaan Penyuluhan, Purnomojati Anggoroseto; Kasubbid Informasi dan Materi Penyuluhan, Septalina Pradini dan Kasubbid Pemberdayaan Kelembagaan Petani, Yoyon Haryanto. [Cha]