Pemerintah Bahas Kuota Impor Daging Sapi untuk Bulog
Gov`t Discuss Proper Beef Import Quota for Bulog
Reporter : Gatot Priyantono
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.JPG)
Jakarta (B2B) - Kementerian Perdagangan terus membahas kuota yang tepat impor daging sapi untuk Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sehingga komoditas tersebut harganya dapat diturunkan agar terjangkau masyarakat.
"Kuota impor untuk Bulog belum diputuskan. Kami masih membahas dan mempelajarinya. Kami berharap dengan kuota impor yang tepat maka harganya bisa stabil," kata Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di Jakarta, Selasa (21/5).
Bulog masih menunggu payung hukum untuk menjadi stabilisator harga daging sapi. Dewan direksi Bulog membutuhkan sekitar 28.000 ton daging sapi untuk menstabilkan harga dalam negeri.
"Mereka telah menyatakan aspirasi mereka sehubungan dengan kuota daging sapi. Kita akan membahas dan mencoba untuk mendapatkan titik temu," kata Menteri Gita.
Gita menjelaskan bahwa langkah-langkah stabilisasi harga pada harga daging sapi yang akan diluncurkan, bukan karena mendekati bulan puasa tetapi karena pemerintah ingin melanjutkan kebijakan stabilisasi seperti yang terjadi pada 2012.
"Saya ingin bahwa harga daging sapi rata-rata tidak akan terlalu jauh dari harga 2012 yang berada di kisaran Rp75 ribu dan Rp76 ribu per kg. Harga rata-rata saat ini masih di Rp90 ribuan per kg," kata menteri. Harga ini meningkat dari sebelumnya Rp60 ribu (US$6.2) akhir tahun lalu.
Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik (BPS), harga daging sapi pada minggu keempat Januari 2013 tercatat sebesar Rp90 ribu per kg (US$9,33).
Pada Minggu (19/5) Presiden Direktur Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan Bulog harus mengontrol 7% - 10% dari impor (daging) jika ingin menstabilkan harga. Hal ini didasarkan pada pengalaman Bulog dalam menstabilkan harga beras.
"Kuota harus mencapai tujuh sampai 10 persen dari total impor, atau sekitar 28 ribu ton tetapi daging berbeda dari beras," kata Sutarto.
Dia mengatakan bahwa Bulog sekarang mempersiapkan diri berkaitan dengan tugas untuk menstabilkan harga daging sapi di dalam negeri.
"Bulog seharusnya tidak berfungsi sebagai pemadam kebakaran, yang bertindak hanya ketika harga meningkat. Ini harus membuat jelas fungsinya secara keseluruhan," katanya.
Jakarta (B2B) - The Trade Ministry continues to discuss proper beef import quota for the state logistics agency Bulog so that the price of the commodity at home could be lowered, Trade Minister Gita Wirjawan said.
"The import quota for Bulog has not been decided. We are still discussing and studying it. We hope with the correct volume of quota the price could be stabilized," the trade minister said here on Tuesday.
Bulog is still waiting for a legal umbrella on its assignment as a beef price stabilizer. The logistics board needs some 28,000 tons of beef to stabilize domestic prices.
"They have expressed their aspirations with regard to the beef quota. We will discuss it and try to find a meeting point," Minister Gita said.
Gita explained that price stabilization measures on beef prices were to be launched not because of nearing fasting month of Ramadhan but because the government wanted to continue its stabilization policy as it did in 2012.
"I want that the average beef price will not be too far from the price in 2012 which was at a range of between Rp75,000 and 76,000 per kg. The average price now is still at Rp90,000 per kg," the minister said. The price is increasing from the previous Rp60,000 (US$6.2) late last year.
Based on data available at the Central Bureau of Statistics (BPS), the beef price in the fourth week of January 2013 was recorded at Rp90,000 (US$9.33) per kg.
On Sunday, May 19, Bulog President Director Sutarto Alimoeso said that Bulog has to control seven to ten percent of imports (of meat) if it wanted to stabilize prices. This is based on its experience in stabilizing rice prices.
"The quota should account for seven to ten percent of the total imports, or about 28,000 tons but meat is different from rice," Sutarto said.
He said that Bulog was now preparing itself with regard to its assignment to stabilize beef prices at home.
"Bulog should not function as a fire brigade, which acts only when prices are increasing. It should make clear its overall functions," he said.
