Surabaya, Jatim [B2B] - Pemerintah daerah [Pemda] diminta berperan aktif melakukan ´Upaya Percepatan Realisasi Kegiatan´ Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project [SIMURP] melalui pengawalan dan pendampingan kegiatan Pertanian Cerdas Iklim atau Climate Smart Agriculture [CSA] di wilayah Program SIMURP.

Kementerian Pertanian mengharapkan Pemda juga aktif mengawal peningkatan produksi, produktivitas dan Indeks Pertanaman [IP] di lokasi SIMURP dan replikasi kegiatan CSA secara luas dan berkelanjutan pasca SIMURP berakhir.

Hal itu dikemukakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi saat membuka Pertemuan Forum Laporan Semester SIMURP 2023 [Wilayah Timur] di Surabaya pada Sabtu [20/7].

Harapan serupa dikemukakan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo yang mengaku senang dan bangga pada para gubernur dan bupati yang agresif memperjuangkan kebutuhan pangan masyarakatnya.

"Saya suka bupati dan gubernur yang agresif, karena kita bisa memecahkan masalah langsung di lapangan, juga harus membuktikan kerja nyata di lapangan," katanya.

Menurut Mentan Syahrul, persoalan pertanian memang harus dipecahkan bersama dengan mempererat komunikasi dan koordinasi antar lembaga/kementerian, serta pimpinan daerah hingga level camat dan lurah.

"Tidak bisa hanya Menteri Pertanian saja yang bekerja. Sandarannya tetap ada di kepala daerah yakni gubernur dan bupati," katanya.

Pertemuan yang digelar secara hibrid tersebut dihadiri Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan] BPPSDMP Kementan, Bustanul Arifin Caya; sejumlah pejabat daerah terkait selaku pelaksana teknis provinsi pada empat provinsi lokasi SIMURP; Kepala Bappeda atau mewakili 12 kabupaten dari enam provinsi lokasi SIMURP; narasumber mewakili Bappenas, KemenPUPR dan Kemendagri; serta manajer, deputi dan pengelola kegiatan SIMURP.

Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi menambahkan Program SIMURP merupakan kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri [PHLN] dari Bank Dunia dan AIIB dengan pendekatan penerapan teknologi CSA.

"Tujuannya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh dan petani melalui Bimbingan Teknis atau Bimtek dan Sekolah Lapang; meningkatkan produksi, produktifitas, dan IP; meningkatkan pendapatan petani serta mengurangi efek gas rumah kaca," katanya.

Dedi Nursyamsi menambahkan, mengingat banyaknya tantangan pada 2023, di antaranya fenomena El Nino serta penutupan saluran irigasi yang masih berproses sebagai akibat masifnya rehabilitasi jaringan irigasi mengejar penyelesaian rehab jaringan irigasi, maka diperlukan upaya ekstra agar tujuan SIMURP dapat tercapai.

Kapusluh Bustanul Arifin Caya mengharapkan dukungan penyuluh dalam pengawalan kelembagaan petani melalui Poktan, Gapoktan dan P3A dalam penerapan teknologi CSA berupa teknologi hemat air [AWD], pemupukan berimbang, pembuatan dan penggunaan pupuk organik dan sistem tanam Jajar Legowo [Jarwo].

"Sosialisasi CSA secara masif oleh penyuluh kepada petani terkait kesadaran bahwa CSA dapat meningkatkan produksi, produktivitas, dan pendapatan petani dalam menghadapi dampak perubahan iklim," katanya.

Menurut Bustanul, pemberdayaan petani muda untuk aktif dalam Kelembagaan Ekonomi Petani [KEP] melalui kemitraan untuk peningkatan pendapatan petani dengan melibatkan pemerintah daerah, swasta, perbankan dan stakeholders.

"Tak kalah penting, liputan media secara masif terhadap pentingnya CSA dalam menghadapi dampak perubaan iklim," katanya lagi.

Lokasi kegiatan Program SIMURP tersebar pada 24 kabupaten di 10 provinsi yang merupakan daerah irigasi maupun daerah rawa di antaranya Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai; Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin di Sumatera Selatan.

Pulau Jawa meliputi Kabupaten Cirebon, Indramayu, Karawang, Subang di Jawa Barat; tujuh kabupaten di Jawa Tengah yakni Banjarnegara, Purbalingga, Purworejo, Grobogan, Demak, Kebumen, Brebes; dan Kabupaten Jember di Jawa Timur.

Sementara di Kalimantan hanya Kabupaten Katingan di Kalimantan Tengah; wilayah Sulawesi di Kabupaten Takalar, Bone, Pangkep, Pinrang; Konawe di Sulawesi Selatan; Kabupaten Konawe di Sulawesi Tenggara; Kabupaten Lombok Tengah di Nusa Tenggara Barat [NTB] dan Nagekeo di Nusa Tenggara Timur [NTT]. [timsimurpkementan]