Jakarta [B2B] - Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman memastikan kebutuhan beras pada Maret, April dan Mei 2024 dalam kondisi aman. Artinya, masyarakat tak perlu khawatir kebutunan beras untuk Ramadan dan Idulfitri, sejumlah lumbung pangan nasional sedang dan segera panen seperti Provinsi Jawa Timur seperti dikemukakan otoritas setempat.

Kepastian tersebut, katanya, merujuk pada data Badan Pusat Statistik [BPS] terkait panen raya Februari dan Maret 2024 sehingga kebutuhan beras terjaga hingga April dan Mei, sementara untuk kebutuhan Juni 2024 dihitung dari hasil pertanaman Maret.

"Maret harga beras pasti turun. Saya pastikan turun. Kalau ada yang bilang beras mahal hari ini, sudah turun, saya pastikan turun. Ramadan dan Idulfitri aman. Lewat dua bulan Idulfitri masih aman. Nah kalau Juni, kita lihat tanam hari ini," kata Mentan Amran.

Pemerintah Provinsi [Pemprov] Jawa Timur memastikan produksi padi dengan perkiraan luas panen Maret dan April 2024 mencapai 928.105 ha. Produksi Januari hingga April mencapai 5,219 juta ton gabah kering giling (GKG) jika dikonversi ke beras mencapai 3,346 juta ton.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Dydik Rudy Prasetya mengatakan, puncak panen akan berlangsung pada April 2024 seluas 402.698 hektar, sehingga dipastikan pasokan beras di pasaran aman bagi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.

Dydik mengatakan, sejumlah kabupaten yang tengah panen tahun ini di antaranya Jember seluas 67.960 ha, Ngawi 47.916 ha, Tuban 44.701 ha, Pasuruan 50.064 ha, Lamongan 57.646 ha dan Bojonegoro seluas 73.657 ha.

Diketahui, Kabupaten Jember merupakan wilayah kegiatan Pertanian Cerdas Iklim/Climate Smart Agriculture [CSA] yang diusung Kementerian Pertanian RI bersama Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project [SIMURP] didukung pembiayaan Bank Dunia dan Bank Investasi Infrastruktur Asia [AIIB].

Sebelumnya diberitakan, fenomena El Nino bukan halangan bagi petani Jember, untuk memproduksi padi hingga satu juta ton pada 2023. Setelah memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat di Jember, sebagian besar hasil beras dijual ke Surabaya, Kalimantan Timur dan Papua.

Capaian Jember didukung petani dan penyuluh berwawasan CSA pada empat Balai Penyuluhan Pertanian [BPP] di Jember yakni Balung, Ajung, Jelbuk dan Pekusari yang dilintasi Daerah Irigasi [DI] Talang dan Pondok Waluh.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura [TPHP] Jember, Imam Sudarmaji mengatakan stok padi di Jember aman, dengan total produksi tercatat 1.007.196,84 ton atau meningkat dari 983.663 ton pada 2022. Produksi tertinggi pada Maret 2023 hingga 193.693,11 ton dan terendah pada September hanya 32.010,29 ton.

Hal senada dikemukakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi bahwa pemerintah mendukung aktivitas petani dan penyuluh dalam upaya menjaga ketahanan pangan.

“Pertanian tidak boleh berhenti dalam situasi apapun. Genjot terus produksi pertanian. Penyuluh, petani dan kita semua ayo dukung pembangunan pertanian nasional,” katanya.

Panen Jatim
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Dydik Rudy Prasetya mengakui pihaknya tengah berupaya memperlancar arus distribusi dari sentra produksi ke pasar-pasar ada di Jatim, untuk menjaga harga di tingkat petani maupun konsumen stabil.

Dia berharap, dengan berbagai upaya ini ketersediaan beras tetap aman hingga pasca lebaran mendatang. Pemprov Jatim sudah membuat perencanaan jangka panjang guna mengurai distribusi dan menyiapkan pola tanam yang akan berlangsung paska panen mendatang.

"Dalam hal ini, kita bisa menggerakkan Gapoktan dan perusahaan pengelola penggilingan padi untuk ikut serta dalam proses penyerapan hingga operasi pasar bersama pemerintah daerah," katanya.
 
Sementara, ungkap Dydik, dalam jangka pendek telah disusun perencanaan pola tanam dengan melakukan gerakan percepatan olah tanah dan percepatan tanam, di mana lokasi yang sudah panen Februari segera dilakukan percepatan tanam di awal Maret.

Terkait hal itu, Project Manager SIMURP, Sri Mulyani mengatakan peningkatan produktivitas tanaman pangan menjadi sasaran Program SIMURP yang berupaya meningkatkan pelayanan irigasi dan penguatan akuntabilitas pengelolaan skema irigasi.

"Dalam hal peningkatan pelayanan irigasi, ada dua indikator sebagai tolok ukur keberhasilan kegiatan yakni area yang terfasilitasi dengan layanan irigasi/drainase baru atau direhabilitasi dan persentase intensitas pertanaman atau IP," katanya.

Sri Mulyani menambahkan, SIMURP mengemban misi mendorong indikator capaian peningkatan IP dari 180% menjadi 200% melalui pendekatan budidaya berbasis CSA.

"Penerapan CSA diklaim mampu meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian meski di tengah iklim yang berubah sekaligus memastikan pertanian berkelanjutan," katanya lagi. [timsimurpkementan]