Bogor, Jabar [B2B] - Pengembangan SDM pertanian oleh Kementerian Pertanian RI pada 2022 fokus pada empat Kegiatan Utama berupa penguatan penyelenggaraan pada penyuluhan, pelatihan pertanian, pendidikan vokasi pertanian dan dukungan manajemen serta dukungan teknis lainnya 

Guna mencapai target pelaksanaan program dan kegiatan di kantor pusat, unit pelaksana teknis [UPT] di daerah, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] terus mendorong dilakukan upaya dan langkah-langkah strategis bagi percepatan realisasi anggaran dan kegiatan, yang mengacu pada hasil Monitoring dan Evaluasi [Monev].

Hasil Monev dari BPPSDMP Kementan pada Triwulan I 2022 mengemuka pada kegiatan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Monev Program dan Kegiatan lingkup BPPSDMP di Bogor, Jabar yang dibuka oleh Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi, Rabu siang [20/7].

"Berdasarkan hasil Monev Triwulan I 2022, pencapaian rata-rata pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat pusat hingga daerah harus ditingkatkan. Capaian ini sangat mempengaruhi pencapaian pada bulan berikutnya, hingga memasuki Triwulan II," kata Dedi.

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menekankan tentang peran vital pengembangan SDM pertanian melalui 3 Pilar dari BPPSDMP Kementan yakni penyelenggaraan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan yang dilakukan secara sinergi dan simultan secara terus-menerus mencapai pertanian maju, mandiri dan modern. 

"Pertanian saat ini tidak sama lagi dengan pertanian sebelumnya. Pertanian ke depan harus maju, mandiri dan modern. Kuncinya pada kemampuan SDM pertanian. Pertanian bukan hanya tentang makan. Pertanian itu lapangan kerja. Pertanian itu bisnis besar. Memperkuat perekonomian daerah," kata Mentan.

Kabadan SDM Pertanian, Dedi Nursyamsi mendorong seluruh jajaran di BPPSDMP Kementan mendukung kegiatan Monev oleh jajaran Evaluasi dan Pelaporan [Evalap] di kantor pusat hingga UPT lingkup BPPSDMP di daerah. 

"Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian. Sesuai rencana atau tidak yang ditetapkan organisasi, dalam hal ini BPPSDMP Kementan," katanya didampingi Sekretaris BPPSDMP Kementan, Siti Munifah.

Sementara evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, kata Dedi Nursyamsi, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun berikutnya.

"Monitoring dan Evaluasi disingkat Monev mutlak dilakukan agar tujuan tercapai. Monev wajib hukumnya, maka mutlak harus dilakukan tujuan tercapai. Monev itu membandingkan progress dengan planning. Sama nggak. Kalau beda? Kenapa? Tentu ada implikasinya pada pengelolaan anggaran dan kinerja," katanya.

Konduite ASN

Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi mengingatkan para pejabat hingga staf agar tidak mengabaikan kewajiban melaksanakan Monev, yang saat ini didukung petugas Monev dari 56 Satuan Kerja [Satker] di kantor pusat, UPT lingkup BPPSDMP dan Satker Dekonsentrasi untuk mendukung kinerja Koordinator Evalap di UPT hingga kantor pusat.

"Saya tahu adanya beda output dengan planning. Pimpinan tidak mungkin tahu tanpa ada laporan. Staf wajib laporkan Monev, diminta atau tidak. Begitu pula dengan pejabat dari level sub koordinator ke koordinator hingga pejabat eselon dua, yang dilakukan berjenjang," katanya lagi.

Dedi Nursyamsi pun mengungkap kebiasaan dirinya koordinasi terkait Monev dengan Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah, yang rutin dilaporkan tiap pekan didampingi Koordinator Evalap BPPSDMP Septalina Pradini disertai Sub Koordinator Evaluasi, Revo Agri Muis dan Sub Koordinator Pelaporan, Djayawarman Alamprabu.

"Itulah contoh, yang seharusnya juga dilaksanakan jajaran BPPSDMP Kementan dari level staf hingga koordinator dan eselon dua di kantor pusat maupun UPT lingkup BPPSDMP di daerah, sehingga program dan kegiatan dapat berjalan optimal," katanya.

Dedi Nursyamsi mengingatkan jajarannya untuk menghilangkan kebiasaan melaksanakan tugasnya karena ´diminta´ maka hal itu bermakna ganda. 

Diminta laporan Monev karena ´penting´ atau karena dianggap ´malas´ maka biasakanlah bekerja dengan inisiatif didasari kecintaan pada tugas dan pekerjaannya sebagai hal mulia, menyangkut pemenuhan kebutuhan pangan seluruh rakyat.

"Jangan tidak ditagih laporan Monev lantas happy dan merasa merdeka. Laporan diminta atau tidak harus rampung dan siap dilaporkan setiap saat. Hati-hati! Tanpa inisiatif muaranya adalah malas. Ujungnya pada konduite ASN [aparatur sipil negara]," kata Kabadan SDM Dedi Nursyamsi. [Sekret]