Kapuas, Kalteng [B2B] - Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo memantau lokasi lahan rawa di Kabupaten Kapuas, untuk pengembangan Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lumbung pangan, Kamis [9/7]. Presiden Jokowi juga meninjau saluran primer induk UPT A5 di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup.

Jokowi menyimak penjelasan Mentan Syahrul dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait lahan yang akan dikerjakan sebagai proyek pangan nasional itu.

Peninjauan Jokowi sebagai langkah awal proses pengembangan lahan rawa, dilakukan pemerintah dalam mempercepat upaya mengantisipasi Indonesia dari ancaman krisis pangan, seperti diperingatkan Badan Pangan PBB [FAO].

Program pengembangan Food Estate seluas 165.000 hektar akan melibatkan Kementan dan beberapa kementerian lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR], Kementerian BUMN, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Desa PDTT.

Hadir mendampingi Jokowi antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Tampak pula Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Sebelumnya, Mentan Syahrul mengatakan optimalisasi pengembangan lahan rawa yang menjadi salah satu terobosan yang fokus dilakukan untuk meningkatkan sekaligus mengamankan ketersediaan beras dalam negeri sehingga kebutuhan dapat dipenuhi secara mandiri.

"Presiden Jokowi menginstruksikan saya untuk mempersiapkan Kalteng menjadi lumbung pangan. Dengan potensi lahan rawa yang kini dapat menjadi lahan pertanian produktif, kita yakin membangun lumbung pangan di Kalimantan Tengah ini," kata Syahrul.

Proyek Food Estate kawasan aluvial pada eks lahan gambut memiliki lahan potensial seluas 165.000 hektar, seluas 85.500 hektar merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya.

Sementara 79.500 hektar sudah berupa semak belukar, sehingga perlu dilakukan pembersihan [land clearing]  tanpa perlu melakukan cetak sawah kembali dan peningkatan irigasi.

"Targetnya, proyek lumbung pangan ini dapat ditanami pada musim kedua, yakni mulai Oktober 2020 sampai Maret 2021," kata Mentan Syahrul.

Pemerintah memprioritaskan agar dapat mengejar musim tanam tahun ini dengan tahap awal seluas 28.321 ha. 8.747 ha di kawasan eks PLG dan 19.574 ha di luar kawasan eks PLG. Terdiri dari 19.103 ha lahan yang sudah memiliki irigasi yang baik sedangkan 9.218 ha perlu perbaikan irigasi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membenarkan bahwa dari total luas 165.000 hektar yang akan digarap, pemerintah memprioritaskan dapat mengejar musim tanam tahun ini untuk tahap awal. Sementara itu sisanya, 165.000 hektar ditargetkan rampung penggarapannya pada 2022 sehingga secara bertahap bisa dikerjakan. 

Khusus untuk peningkatan irigasi, dikerjakan secara bertahap mulai 2020 hingga 2022. Rinciannya, untuk 2020 seluas 1.210 hektar senilai Rp73 miliar, pada 2021 seluas 33.335 hektar senilai Rp484,3 miliar, dan 2022 seluas 22.655 hektar senilai Rp497,2 miliar.

"Kami menyiapkan untuk musim tanam besok, Oktober-Maret. Jadi kami (PUPR) memperbaiki saluran irigasinya, beliau dari Kementan menyiapkan semuanya untuk bisa tanam pada Oktober hingga Maret 2021," kata Basuki.