Widyaiswara Berperan Strategis Dukung Pemerintah Hadapi Tantangan Global
Widyaiswara Strategic Role Support Indonesian Govt to Face Global Challenges
Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani
Malang, Jawa Timur (B2B) - Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus berupaya meningkatkan kompetensi widyaiswara sebagai pengajar aparatur sipil negara (ASN) yang berperan strategis dalam pembentukan kompetensi ASN untuk mendukung pemerintah berkinerja tinggi dalam menghadapi tantangan global, dan widyaiswara di jajaran Kementerian Pertanian RI harus dapat mengembangkan ASN yang mampu mengembangkan karakteristik dan kapasitas petani, bukan sekadar mengukur keberhasilan dari peningkatan produksi pangan.
Hal itu dikemukakan Kepala Pusat Pembinaan Widyaiswara LAN, Army Winarti pada Seminar Nasional 'Pengembangan Profesional Widyaiswara 2016: Peran Kompetensi Widyaiswara di Era Globalisasi' pada Rabu (30/11) di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan di Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang diawali sambutan dari Kepala BBPP Ketindan, Adang Warya.
"Jumlah ASN di seluruh Indonesia mencapai 4,51 juta, sekitar 925.275 orang di pemerintah pusat dan 3.591.861 di daerah menurut data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, sementara rasio ASN adalah 1,77 persen dengan jumlah penduduk 255 juta menurut proyeksi Badan Pusat Statistik atau BPS," kata Army Winarti pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh diselenggarakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian RI dan LAN.
Menurutnya, sesuai Visi Pembangunan 2005-2025 'Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur' yang dibagi dalam empat periode pentahapan pembangunan yakni 2005-2009 untuk mencapai 'good governance' pada RPJM 1, sasaran reformasi birokrasi dan UU ASN pada RPJM 2 (2010-2014), mencapai 'Smart ASN' pada RPJM 3 (2015-2019) dan RPJM 4 menargetkan 'ASN Human Capital' pada 2020-2025.
Sementara roadmap ASN 2015-2019 menitikberatkan pada moratorium penerimaan PNS dan penerapan standar kompetensi jabatan pada 2015, diikuti audit organisasi dan penataan ASN serta redistribusi PNS mulai tahun ini hingga 2018, dan pada 2017 hingga 2018 dilakukan gaji dan tunjangan berbasis kinerja disertai capacity building ASN adalah 12 hari per tahun diikuti syarat sertifikat dalam jabatan.
"Pemerintah pusat melalui instansi terkait seperti LAN dan BKN ingin menata ASN di seluruh Indonesia, tidak lagi bekerja biasa-biasa atau business as usual begitu pula dengan widyaiswara ke depan," kata Army.
Dia mengharapkan seminar tersebut dapat membuka wawasan para widyaiswara di Malang Raya untuk menghadapi tantangan zaman yang kian berat di masa mendatang dengan menyamakan persepsi, peran dan struktur maupun metode pelaksanaan pendidikan dan pelatihan oleh badan pendidikan dan pelatihan (Bandiklat) seperti halnya yang menjadi kewajiban BBBPP Ketindan sebagai UPT dari BPPSDMP Kementan.
"Mulai tahun ini tidak boleh ada lagi pegawai atau ASN yang mengikuti pelatihan di lembaga-lembaga yang tidak memiliki akreditasi yang dikeluarkan oleh LAN, tujuannya untuk memberdayakan Bandiklat dan memudahkan pemantauan peningkatan kapasitas ASN. Nanti akan ada reward yang diberikan kepada peserta berprestasi sebagai pertimbangan untuk promosi jabatan," kata Army.
BBPP Ketindan
Adang Warya mengharapkan seminar tersebut dapat membuka wawasan widyaiswara di lingkungan BPPSDMP Kementan dengan mengundang pembicara utama dari LAN, sehingga 22 fungsional widyaiswara di Ketindan maupun di Malang Raya dapat mengetahui standar kompetensi yang ditetapkan LAN.
"Seminar ini berawal dari keinginan silaturahim dengan widyaiswara di seluruh Malang Raya, dan Alhamdulillah turut hadir widyaiswara dari luar Jawa seperti Jambi, Lampung, dan Kalimantan Selatan. Mereka merupakan widyaiswara di bidang tanaman pangan, peternakan, hortikultura dan teknologi pertanian," kata Adang Warya dalam sambutannya.
Menurutnya, saat ini BBPP Ketindan didukung oleh 91 PNS dan 23 pegawai kontrak maupun tenaga harian lepas atau total 114. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang berpendidikan sarjana S3, 22 sarjana S2, 40 sarjana S1, enam D3 dan lulusan SLTA 22 orang, dan beberapa di antaranya ada yang sedang mengikuti kuliah S1 dan S2.
Adang Warya menambahkan pola pelatihan berbasis kompetensi diawali tahap pertama dengan analisa jabatan dan kemampuan kerja, kemudian penetapan latihan, perumusan tujuan penyusunan kurikulum/silabus, perencanaan kegiatan pelatihan pada tahap empat, tahap kelima adalah pelaksanaan pelatihan dan diakhiri evaluasi dan bimbingan lanjutan.
"Sejak berdiri pada 1927 dengan nama Landbouw Bedryf School di masa kolonial Belanda, dan hingga saat ini BBPP Ketindan didukung fasilitas pelatihan modern seperti laboratorium pengolahan hasil tanaman pangan, laboratorium bioteknologi, destilasi minyak atsiri, screen house, lahan praktik dan mesin pertanian, dan asrama untuk penginapan peserta pelatihan berdaya tampung hampir lebih 150 orang," kata Adang Warya.
Malang, East Java (B2B) - Indonesia's Central Administrative Agency or LAN seeks to increase the competence of trainers (widyaiswara) for civil servants for civil servants (PNS) who play a strategic role to improve performance of civil servants to support the government's high performance in the face of global challenges, and widyaiswara in Agriculture Ministry should be developing PNS to improve the capacity of farmers and not just increasing food production as the measure of success.
That was said by the Head of LAN's Widyaiswara Development Center, Army Winarti '2016 Professional Development of Widyaiswara: Competence of Widyaiswara in Globalization Era' on Wednesday (11.30.16) in Indonesia´s Ketindan Agricultural Training Center (BBPP Ketindan) in Malang district of East Java province, which preceded remarks by Director of the BBPP Ketindan, Adang Warya.
"The number of civil servants accros the country reached 4.51 million, around 925,275 in central government and 3,591,861 in the regions according to data of State Personnel Board, while the ratio is 1.77 percent with total population of 255 million according to Central Statistics Agency projections," Army Winarti said in national seminar held by the Agency for Agricultural Extension and Human Resources Development (AAEHRD) witthe LAN.
According to her, in accordance Indonesian Development Vision 2005-2025 is divided into four stages, namely 2005-2009 to achieve the 'good governance', target of bureaucratic reform and implementation of civil servants law in 2010-2014, to achieve 'PNS Smart' in 2015-2019 and 2020-2025 with a target of 'civil servants as the Human Capital' in 2020-2025.
While the civil servants roadmap in 2015-2019 focuses on moratorium recruitment of civil servants and implementing job competency standards in 2015, followed by audit organization and structuring, as well as redistribution of civil servants from this year until 2018, and in 2017 to 2018 enacted provisions salaries and allowances based on performance with capacity building of PNS is 12 days per year followed by appropriate certificate terms of office.
"The central government through relevant agencies such as the LAN and BKN want to organize civil servants across the country, is no longer business as usual, as well as lecturers in the future," Winarti said.
She expects the seminar can open up the knowledge of widyaiswara in Malang and surrounding areas, to face the global challenges in the future with the same perception, role and structure and methods of education and training by education and training center for civil servants.
"Starting this year, no longer allowed to civil servants who receive training in institutions that do not have accreditation issued by LAN, aim to empower a center of education and training, and facilitate the monitoring capacity of civil servants. There will be a reward to the best participants in the training as consideration for promotion," Winarti said.
The BBPP Ketindan
Adang Warya expects the national seminar can unlock insights of widyaiswara in the AAEHRD Kementan after invited key speakers of the LAN, so the 22 widyaiswara in Ketindan and Malang surrounding know standard of competence as specified by the LAN.
"This seminar was originally only met with trainers in Malang, and Thank God also attended by widyaiswara from outside of Java such as Jambi, Lampung and South Kalimantan. They are widyaiswara for crops, livestock, horticulture and agriculture technology," Mr Warya in his speech.
Mr Warya added competency-based training pattern begins with a first phase position analysis and performance, then fixing exercise, the purpose of the formulation of the curriculum / syllabus, planning of training activities on stage four, the fifth stage is the implementation of the training, and concludes with an evaluation and additional guidance.
"Since it was established in 1927 and named Landbouw Bedryf School in the Dutch colonial period, and until now BBPP Ketindan supported training facilities modern as laboratory processing of food crops, biotechnology laboratories, distillation of essential oils, screen house, land practices and agricultural machinery, and dormitories for specialty trainee capacity to accommodate nearly 150 people," he said.
