Jakarta (B2B) - Menteri Koordinator Bidang Pangan RI (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengapresiasi terobosan Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) bagi ´reformasi tata kelola pupuk bersubsidi´ bagi kepentingan petani di seluruh Indonesia.

Menko Pangan Zulhas mengapresiasi Mentan Amran yang berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20% tanpa menambah anggaran subsidi negara. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah bersejarah dan berdampak langsung bagi petani.

“Ini kabar gembira. Ini terobosan Mentan dan Dirut Pupuk. Luar biasa dengan subsidi tetap harga bisa turun 20 persen,” kata Menko Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bidang Pangan di Jakarta pada Senin (12/1).

Menko Pangan Zulhas menjelaskan bahwa penurunan harga pupuk subsidi ini terjadi tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah tetap mempertahankan besaran subsidi pupuk, namun melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem dan regulasi, sehingga penyaluran pupuk lebih efisien, transparan dan tepat sasaran.

Harga pupuk urea bersubsidi kemasan 50 kilogram yang sebelumnya berada di kisaran Rp112.500, kini turun menjadi sekitar Rp90.000. Penurunan harga tersebut berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi.

“Baru pertama kali terjadi selama pemerintahan RI pupuk turun. Turunnya enggak sedikit, 20 persen. Jadi misalnya itu urea 50 kilogram Rp112.500 sekarang Rp90.000. Turun 20 persen seluruh pupuk subsidi,” jelas Menko Zulhas.

Lebih lanjut, Menko Pangan Zulhas menilai bahwa reformasi kebijakan pupuk yang diinisiasi Kementerian Pertanian RI (Kementan) juga memungkinkan pembangunan hingga tujuh pabrik pupuk baru dalam lima tahun. 

"Perubahan skema dari sistem cost plus menjadi market to market dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan mendorong daya saing," katanya.

Inisiasi Kementan
Reformasi kebijakan pupuk yang diinisiasi Kementan, ungkap Menko Zulhas, juga membuka peluang pembangunan hingga tujuh pabrik pupuk baru dalam lima tahun ke depan. 

Perubahan skema tata kelola dari sistem cost plus menjadi market to market dinilai mampu meningkatkan efisiensi industri sekaligus memperkuat daya saing nasional.

“Kalau cara membangunnya seperti ini, Indonesia akan maju. Harga pupuk turun. Petani untung. Industri pupuk bisa berkembang,” katanya lagi.

Seperti diketahui, untuk pertama kalinya dalam sejarah program pupuk bersubsidi, Pemerintah RI secara resmi menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk hingga 20% persen, yang berlaku per mulai 22 Oktober 2025.

Penurunan harga sesuai Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Mentan Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan penurunan harga pupuk merupakan bagian dari arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto untuk memastikan pupuk bersubsidi tersedia tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau oleh petani.

“Ini adalah terobosan Bapak Presiden, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk. Bapak Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk harus sampai ke petani dengan harga terjangkau," katanya.

Mengutip instruksi Presiden Prabowo, Mentan Amran menegaskan bahwa tidak boleh ada keterlambatan. Tidak boleh ada kebocoran. 

"Kami langsung menindaklanjuti dengan langkah konkret berupa revitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa menambah subsidi APBN,” kata Mentan Amran di Jakarta pada Rabu (22/10/2025) lalu. [ilham/timhumas bbppbatangkaluku]