Kedelai, Pembebasan Bea Masuknya Diprotes Petani
Exemption of Import Duties Soybeans Protested by the Farmers
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
Jakarta (B2B) - Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan Jaringan Petani Kedelai memprotes kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang akan membebaskan bea masuk impor kedelai. Kebijakan tersebut dinilai hanya menguntungkan para importir kedelai dan merugikan kepentingan petani.
Manajer Advokasi KRKP dan Jaringan Petani Kedelai, Said Abdullah mengatakan setiap tahun produksi kedelai di Indonesia terus berkurang. Ia merinci, luas areal kedelai menurun rata-rata 4,05% per tahun, atau turun 65,75% selama 20 tahun terakhir.
"Otomatis produksi turun rata-rata 3,05 pesen per tahun sedangkan pertumbuhan impor naik 13,32 persen per tahun. Petani kedelai akan sangat dirugikan karena harga kedelai lokal akan ikut turun, kita ini tercekik," kata Said Abdullah kepada pers di Jakarta, Rabu (25/9).
Dia menuding pemerintah tidak serius dalam program swasembada kedelai. Hal itu dibuktikan dengan tiadanya subsidi atau insentif bagi petani kedelai. Di sisi lain, harga jual kedelai dipatok pemerintah sebesar Rp7 ribu per kg, tidak mampu meningkatkan minat petani untuk menanam kedelai. Pasalnya, biaya produksi kedelai jauh lebih tinggi dari harga jual sehingga petani malah rugi.
"Harga produksi kedelai per kilogram saat ini Rp7.150 per kg sedangkan harga jual hanya Rp7 ribu per kg berarti petani malah rugi," ungkap Said Abdullah.
Dia pun membandingkan perlakuan pemerintah AS terhadap petani kedelai sehingga negara adidaya tersebut menjadi salah satu negara pengekspor kedelai terbesar di dunia.
"Di Amerika, setiap tahun pemerintah AS memberi subsidi sebesar US$172 miliar kepada petani kedelai untuk meningkatkan produksi. Di Indonesia malah sebaliknya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan malahan memberi banyak kemudahan kepada para importir," ungkap Said Abdullah.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah menerapkan kebijakan memberi kemudahan impor bagi siapa pun dengan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 24/2013 diganti No 45/2013. Artinya, importir kedelai tidak harus menjadi importir terdaftar (IT) atau importir produsen (IP) melainkan cukup menjadi importir umum (IU). Selain itu, sebelum penerapan kebijakan baru tersebut, bea masuk kedelai mencapai 5%.
Jakarta (B2B) - People´s Coalition for Food Sovereignty (KRKP) and Soybean Farmer Network protested the policies of the government through the Ministry of Commerce will be Exemption of import duties soybeans. The policy is assessed only benefit the importer of soybeans and harm the interests of farmers.
Advocacy Manager KRKP and Soybean Farmers Network, Said Abdullah said that every year of soybean production in Indonesia is declining. He detailing, soybean acreage decreased by an average of 4.05% per year, down 65.75% over the last 20 years.
"Of course, production dropped an average of 3.05 cent per year, while imports rose 13.32 percent growth per year. soybean farmers will be disadvantaged because of local soybean prices come down, we are suffocated," Said Abdullah told reporters in Jakarta on Wednesday (25/9).
He accused the government is not serious about supporting self-sufficiency in soybean. That proved to be no subsidies or incentives for soybean farmers. In addition, the government pegged soybean selling price of Rp 7 thousand per kg, failed to stimulate farmers to plant soybean. Because the cost of soybean production is much higher than the selling price so that farmers actually lose.
"The price per kilogram soybean production has reached Rp7.150 per kg but the selling price is Rp 7 thousand per kg, farmers actually lose," Said Abdullah said.
He also compares the U.S. government´s treatment of the soybean farmers so that the superpower has one of the world´s largest soybean exporter.
"In America, every year the U.S. government gives a subsidy of U.S. $ 172 billion to the soybean farmers to increase production. Contrary In Indonesia, the government through the Ministry of Commerce in fact made ��it easier for the importers," Said Abdullah said.
Previously reported, the government implemented a policy to provide convenience for anyone to import revoke Minister of Trade Regulation No. 24/2013 replaced No. 45/2013. That is, the importer of soybeans should not be registered importers (IT) manufacturers or importers (IP) but quite a general importer (IU). In addition, before the implementation of the new policy, soybean import duty of 5%.
