Batam, Riau [B2B] - Politeknik Pembangunan Pertanian [Polbangtan] yakni Polbangtan Medan meraih Penghargaan Pengelolaan Tunjangan Kinerja [Tukin] Terbaik Pertama dari Kementerian Pertanian RI pada Workshop ´Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara´ di Batam, Rabu [6/3] yang digelar oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP].

Penghargaan diserahkan oleh Ketua Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara [BMN] BPPSDMP Kementan, RR Nina Murdiana mewakili Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah pada Direktur Polbangtan Medan, Yuliana Kansrini yang diwakili oleh pejabat terkait dari Polbangtan Medan.

Capaian tersebut sejalan arahan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman bahwa fokus kerja dalam satu tahun ke depan adalah memperkuat produksi berbagai komoditas strategis seperti padi dan jagung.

"Semua program yang baik akan kita lanjutkan. Kita sudah pernah swasembada dan harus kita capai kembali," katanya.

Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi menegaskan jajaran Kementan khususnya BPPSDMP Kementan dituntut melaksanakan tata kelola keuangan yang baik [good governance] karena yang digunakan adalah uang negara.

Dia menambahkan, penggunaan uang negara wajib dengan tata kelola yang baik. Cirinya adalah Indeks Kinerja Utama [IKU] tercapai atau tidak? Ikuti Standar Operasional Prosedur [SOP] karena yang digunakan adalah uang negara.

"Seluruh jajaran Kementan dalam mengelola keuangan negara mengacu pada SOP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhindar korupsi," katanya.

Dalam arahannya, Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah berharap melalui Workshop Pengelolaan Keuangan, seluruh petugas yang mengelola keuangan dan perlengkapan dapat bersinergi secara baik dalam penyusunan laporan keuangan.

"Untuk 2023, kita dapat berbangga dengan pencapaian BPPSDMP Kementan yang mencapai realisasi keuangan 98,78 dari target 99,00. Berada di peringkat ketiga dari sepuluh eselon satu lingkup Kementan," katanya.

Siti Munifah menambahkan, pemahaman serta  penerapan atas Keuangan di BPPSDM Pertanian wajib diterapkan oleh seluruh satuan kerja [Satker].

"Data keuangan dan BMN dapat teradministrasi secara tertib dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan," katanya saat membuka workshop.

Ketua Kelompok Keuangan dan BMN BPPSDM Pertanian,  RR Nina Murdina mengatakan hal tersebut harus tetap dipertahankan  dalam penerapan pengelolaan keuangan sehingga pelaporan data tukin dapat terjadwal tepat waktu.

"Seluruh satker juga diwajibkan dalam hal melakukan pengelolaan keuangan wajib sesuai Standar Biaya Keuangan yang telah ditetapkan," ujarnya.

Direktur Polbangtan Medan, Yuliana Kansrini mengatakan pihaknya berkomitmen untuk pemantapan dalam pengelolaan keuangan dan BMN di lingkup BPSDMP.

"Polbangtan Medan mendukung BPSDMP untuk pengelolaan keuangan dan BMN yang lebih baik dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan dan BMN," imbuhnya. [yennizar/ira/timhumas polbangtanmedan]