Malang, Jatim [B2B] - Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo mengatakan seorang Aparatur Sipil Negera [ASN] atau pejabat pemerintah harus dikawal dengan moralitas melalui pendekatan Core Values BerAkhlak agar tetap bisa bekerja dengan baik.

"Di tengah tantangan dunia yang semakin canggih, ditambah dengan adanya millennial disruption, ASN perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensinya, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan," katanya.

"Dari tantangan yang terjadi saat ini maka seorang ASN atau pejabat pemerintah harus dikawal dengan moralitas melalui pendekatan Core Values BerAkhlak agar kita tetap bisa bekerja dengan baik," sambungnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP], Dedy Nursyamsi menyebut, adanya core value ASN berhalak ini menuntut agar bekerja maksimal.

Khususnya, bagi pegawai yang berada di lingkup BPPSDMP. "Adanya core value ASN berakhlak ini menuntut ASN agar bekerja semaksimal mungkin. Apalagi di BPPSDMP yang mempunyai tugas mencetak petani pengusaha milenial, mendampingi penyuluh dan petani serta meningkatkan kapasitas penyuluh dan petani," katanya.

Politeknik Pembangunan Pertanian Malang [Polbangtan Malang] tengah melakukan pendataan Tenaga Harian Lepas [THL] atau tenaga non – ASN Senin [19/9]. 

Kegiatan dihadiri oleh Wakil Direktur II, Subkoordinator SDM TU beserta staf dan 33 orang THL Polbangtan Malang.  

Kegiatan diawali dengan arahan dari Wakil Direktur II Dr. Hamyana, SST, M.Si di Ruang Sarasehan Polbangtan Malang. 

Dalam kesempatan tersebut Hamyana mengatakan, kita melatih THL untuk membimbing dalam proses pendataan dan perekaman data pegawai Tenaga Harian Lepas atau Non ASN dengan menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara [BKN]. 

Harapannya selain menyelesaikan pendaftaran data Non ASN juga untuk berlatih terkait bagaimana mengoperasionalkan computer dan menginput data Non ASN dengan menggunakan aplikasi sehingga hasilnya bisa optimal. 

Pendataan Non ASN sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian yaitu PNS dan PPPK.

Kegiatan ini dilakukan juga sebagai bentuk penataan pegawai Non ASN dan untuk mewujudkan kejelasan status, karier dan kesejahteraan pegawai. Selain itu juga untuk mendukung pelaksanaan tugas lapangan di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang [Polbangtan Malang]. 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang menyatakan berharap pengangkatan Non ASN diharapkan bisa membantu menjawab masalah kurangnya tenaga di lapangan.

Perannya sangat penting untuk pembangunan pertanian. Sebab penyuluh merupakan garda terdepan.dalam pembangunan pertanian nasional. Penyuluh adalah sosok yang harus terus didampingi dan mengawal petani di lapangan, karena itu harus diberikan perhatian baik nasib maupun kesejahteraannya, ungkap,” SYL.

Untuk selanjutnya seluruh THL diarahkan menuju laboratorium Teknologi Informasi Komunikasi [TIK] untuk melakukan input data pada aplikasi yang telah disiapkan Badan Kepegawaian Negara [BKN]. Input data dilakukan  dibawah arahan dan bimbingan dari Subkoordinator SDM TU beserta Staf.

Pendataan tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara [BKN] masih berlangsung hingga 31 Oktober 2022.  

Pendataan ini diperuntukkan bagi tenaga honorer [THK-II] yang terdapat dalam database nasional BKN dan pegawai non ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun daerah. 

Perlu diketahui, pendataan ini belum dilakukan untuk tenaga non ASN yang bekerja pada BLU/BLUD, termasuk petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lain yang dibayarkan dengan mekanisme ahli daya [outsourcing]. didit/timhumaspolbangtanmalang