Pandeglang, Banten [B2B] - Kementerian Pertanian bersama DPR RI berkomitmen memperbaiki distribusi pupuk subsidi bagi petani, seperti terungkap pada kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten pada Jumat [24/9].

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta petani bijak menggunakan pupuk subsidi. Pasalnya, apabila petani bijak menggunakan pupuk secara berimbang, maka produktivitas pertanian tetap bisa dipertahankan. 

"Pupuk ini erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas, jadi saya meminta agar petani bijak menggunakan pupuk subsidi," kata Mentan Syahrul.

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menjelaskan, persoalan pupuk merupakan masalah yang cukup pelik. "Pupuknya ada, petaninya tidak ada uang untuk nebus. Petaninya punya uang, pupuknya tidak ada. Kami saat ini sedang membuat Panja [panitia kerja], supaya pupuknya ada baik subsidi maupun non subsidi," kata Sudin. 

Menurutnya, setelah koordinasi dengan Bupati Irna Narulita diketahui bahwa persoalan Kartu Tani di Pandeglang berjalan cukup baik. 

"Kalau bisa pakai silakan, kalau tidak pun tidak apa-apa. Tujuan Kartu Tani itu baik, supaya tersistem. Tercatat dengan baik, tetapi masih banyak kendala. Misalnya masalah jaringan WiFi dan lain-lain," kata Sudin.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi menambahkan bahwa alur penyusunan pupuk subsidi selama ini mulai dari tingkat paling bawah melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok [RDKK]. 

"Perencanaan itu dari bawah sekali melalui RDKK. Mulai tingkat kelompok tani atau Poktan lalu Gapoktan, kami teruskan ke dinas pertanian kabupaten/kota, diteruskan ke tingkat provinsi lalu ke Kementan. RDKK itu di-input melalui eRDKK," kata Dedi Nursyamsi saat mendampingi kunjungan kerja Panja Pupuk Subsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR di BPP Mandalawangi, Pandeglang.

Selanjutnya, kata Dedi, Kementan mengusulkan kebutuhan anggaran pupuk subsidi kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan alokasi anggaran. Hanya saja, kebutuhan tahun ini anggaran yang didapat untuk pengadaan pupuk subsidi amat terbatas. 

"Jadi, alokasi pupuk yang kita inginkan itu terbatas pengadaannya. Kemudian kami dengan PIHC [Pupuk Indonesia Holding Company] mendistribusikan ke petani. Itu pelaksanaannya, tapi di lapangan masih banyak yang perlu kami perbaiki. Kami minta Komisi IV DPR untuk arahan dan dukungannya," kata Dedi. [Cha]