Penyuluh Diajak Mentan Tingkatkan Produktifitas Padi Tujuh Ton per Hektar

Minister Limpo: Indonesian Agricultural Extensionists must Support Farmers

Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


Penyuluh Diajak Mentan Tingkatkan Produktifitas Padi Tujuh Ton per Hektar
MSPP VOL. 19: Mentan Syahrul Yasin Limpo memimpin kegiatan video conference bertajuk ´Mentan Sapa Penyuluh dan Petani´ [MSPP] Foto: Kementan

Jakarta [B2B] - Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo mengajak penyuluh pertanian di seluruh Indonesia untuk meningkatkan produktifitas padi minimal tujuh ton per hektar, karena tersedia lahan dan distribusi pupuk memadai sehingga seharusnya tidak ada lagi daerah yang produksi padinya di bawah tujuh ton per hektar.

“Produksi sampai tujuh ton. Kalau pupuk oke, lahan oke. Semua sudah oke, berarti produksi harus sampai tujuh  ton per hektar. Tapi kalau masih ada daerah yang produksinya di bawah tujuh ton, berarti tidak mau belajar. Sekarang minimal produksi harus tujuh ton per hektar,” kata Mentan Syahrul di Jakarta, Selasa [8/9] pada kegiatan video conference bertajuk ´Mentan Sapa Penyuluh dan Petani´ [MSPP] oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP].

Pada MSPP Vol. 19 yang dipandu Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi mengusung tema Percepatan Pencapaian Target Pembangunan Pertanian di Masa Pandemi Covid-19, Mentan Syahrul menegaskan apabila perlu dilakukan evaluasi setiap minggu pada daerah, yang mendapatkan pupuk subsidi namun tidak mampu menggenjot produksi.

“Kalau sampai ada daerah yang produksi padi di bawah enam ton, bila perlu jangan dikasih pupuk. Dulu tanpa pupuk produksi bisa lima ton. Jadi kalau mau dapat pupuk harus ada konsekuensinya, seperti meningkatkan produksi sampai tujuh ton perhektar,” kata Mentan.

Syahrul mengharapkan pandemi Covid-19 membuat pertanian menjadi lebih baik. Dia pun meminta setiap wilayah ada demo tanam [Demplot] sehingga bisa dilakukan pembelajaran, karena hal itu menjadi bagian dalam pengembangan pertanian. 

“Pertahankan pertanian di wilayah agar cukup pangannya. Kalau ada yang merasa tidak cukup, segera lapor. Kalau tidak lapor, kami anggap itu aman. Saya butuh kejujuran. Karena rakyat tidak boleh bersoal dengan pangan, apalagi sekarang kita dalam masa sulit,” tuturnya. 

Mentan menambahkan, saat ini semua negara sudah mengalami krisis. Ditambahkannya, semua boleh bersoal, namun tidak dengan pangan. 

“Kalau memang ada kekhawatiran, segara laporkan. Karena ini adalah bagian untuk memperkuat lumbung pangan. Baik lumbung pangan provinsi, kabupaten, dan yang tidak kaah penting adalah memperkuat lumbung pangan rumah tangga, juga lumbung pangan desa. Sehingga 2020 semua pastikan beras rakyat selalu ada, dan disetiap desa tersedia,” katanya. 

Mentan mengatakan, untuk membangun pertanian ´tidak bisa dengan bicara di atas meja´, "membangun pertanian berarti bicara di lapangan. Karena pertanian ada di lapangan. Dan setiap lapangan, beda kondisinya. Setiap tempat beda kondisinya."

“Jangankan secara nasional, secara regional, wilayah, atau daerah, pasti beda. Di pertanian, local problem must be respons by local respons. Masalah lokal dipecahkan dan dilakukan dengan pendekatan lokal. Kita bicara mengenai kebersamaan. Kita selesaikan masalah bersama-sama,” tuturnya. 

Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi menyatakan mendukung hal itu. "Pembangunan pertanian harus diawali membangun SDM pertanian. Siapa? Ya petani, penyuluh, petani milenial dan kelompok tani."

Menurutnya, untuk membangun pertanian maka penyuluh dan petani harus ditingkatkan keterampilan, kemampuan, pengetahuan, dan juga kompetensinya melalui Balai Penyuluhan Pertanian [BPP] yang transformasi menjadi Komando Strategis Pembangunan Pertanian [KostraTani]. [LA]

Jakarta [B2B] - Indonesia´s Agricultural Development Strategy Command or KostraTani will carry out and oversee Indonesia´s agricultural development into the digital era. Empowerment of duties, functions and roles of the Agricultural Extension Agency or BPP refers to the qualifications for the 4.0 industrialization era, according to Indonesian Agriculture Minister, Syahrul Yasin Limpo.