Jakarta [B2B] - Pupuk organik kembali disubsidi pemerintah, atas upaya Kementerian Pertanian RI mendukung kesehatan tanah dan pelestarian lingkungan. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman berhasil mengupayakan petani mendapat tambahan alokasi pupuk bersubsidi hingga 9,55 juta ton sebesar Rp54 triliun untuk 2024, naik Rp28 triliun dari 2023, berdasarkan SK Menteri Keuangan No S-297/MK.02.2024.

Upaya Mentan Amran Sulaiman memasukkan kembali pupuk organik dalam alokasi pupuk bersubsidi didukung Presiden RI Joko Widodo setelah subsidinya dihapus pada 2023. Hal itu dikemukakan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita pada akhir April 2023 tentang keinginan Presiden Jokowi lantaran pupuk organik diyakini berperan vital bagi penyehatan tanah dan lingkungan.

Pupuk organik termasuk alokasi pupuk bersubsidi disambut baik Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemprov Aceh, Cut Huzaimah. Petani Aceh mendapat subsidi pupuk organik 14.643 ton padahal sebelumnya tidak ada. Sementara pupuk urea 100.364 ton atau naik 63,09 ton; NPK 94.121 ton [naik 68,13%] dan NPK khusus 4.022 ton [naik 87,39%].

Masuknya pupuk organik dalam anggaran subsidi menjadi kabar baik bagi petani berwawasan Pertanian Cerdas Iklim/Climate Smart Agriculture [CSA] meningkatkan produksi dan produktivitas, setelah selama ini mereka upayakan secara swadaya bagi pemupukan berimbang melalui Gerakan Tani Pro Organik [Genta Organik] yang diinisiasi Kementan.

Sebelumnya diberitakan, Mentan Amran Sulaiman secara simbolis menyerahkan alokasi penambahan pupuk bersubsidi bagi petani di seluruh Indonesia sebesar Rp54 triliun pada Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, setelah meninjau pertanaman padi di Desa Tappalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada Kamis [28/3].

Mentan mengatakan, penambahan anggaran pupuk bersubsidi merupakan tindak lanjut sejumlah pertemuan dan rapat terbatas [Ratas] bersama Presiden Jokowi serta para menteri terkait, utamanya Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.

"Kabar baik ini yang ditunggu-tunggu petani Indonesia, karena ini bagian dari tonggak sejarah kembalinya kebutuhan petani yaitu pupuk. Alhamdulillah, tadi pagi saya sudah tanda tangan," katanya di Mamuju.

Mentan Amran mengharapkan petani didampingi penyuluh segera mempercepat tanam dan meningkatkan produksi dalam negeri agar ke depan Indonesia mampu mewujudkan swasembada. Penyaluran pupuk bersubsidi akan didampingi personel Polri dan anggota TNI serta kepala daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

"Kami titip kios-kios dan distributor agar tidak melakukan kecurangan. Bagi yang nakal langsung cabut saja izinnya. Mari kita singsingkan lengan dan turun ke lapangan, karena ini adalah bagian dari perjuangan kita untuk petani," katanya.

Program SIMURP
Pemanfaatan pupuk organik secara masif menjadi sasaran Kementan bersama Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project [SIMURP]. Program SIMURP mendorong penggunaan pupuk organik ramah lingkungan dari bahan-bahan organik di sekitar lahan pertanian.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi mengatakan Program SIMURP mendorong penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan karena mengurangi emisi Gas Rumah Kaca [GRK] dan penguapan terhadap pupuk ketimbang pupuk kimia.

"Walaupun hasilnya tidak langsung terlihat, dampak ke depan penggunaan pupuk organik akan lebih terasa dan kesehatan tanah akan terjaga," katanya.

Dedi Nursyamsi mengingatkan, penggunaan pupuk organik harus didukung pemupukan berimbang, menjadi hal sangat penting dalam proses budidaya melalui takaran berimbang antara N, P, dan K melalui uji tanah.

Terpisah, Direktur National Project Implementation Unit [NPIU] SIMURP Bustanul Arifin Caya mengatakan Program SIMURP fokus  antisipasi perubahan iklim global pada sektor pertanian bagi 24 kabupaten di 10 provinsi.

Kegiatan CSA bertujuan meningkatkan produksi dan produktivitas, mengajarkan budidaya pertanian tahan perubahan iklim, antisipasi risiko gagal panen, mengurangi emisi Gas Rumah Kaca [GRK] dan meningkatkan pendapatan petani di khususnya di Daerah Irigasi [DI] Program SIMURP.

Sementara Project Manager SIMURP Sri Mulyani menjelaskan Program CSA SIMURP merupakan modernisasi irigasi strategis dan program rehabilitasi mendesak.

"Pengelolaannya pada lintas empat kementerian dan lembaga yaitu Bappenas, Kementan, Kementerian PUPR, dan Kemendagri," katanya. [timsimurpkementan]