Bogor, Jabar [B2B] - Kepala BPPSDMP Kementan, Prof Dedi Nursyamsi mengajak seluruh jajarannya untuk menyusun ´rencana kerja anggaran kementerian lembaga´ disingkat RKA-KL secara jujur, baik, tepat dan benar. RKA-KL terkait uang negara, cara mengelolanya berbeda dengan ´uang dari mertua´ karena harus mengikuti standar operasional dan prosedur [SOP].

"RKA-KL terkait dengan pengelolaan uang negara, ada SOP-nya. Itu berbeda dengan pengelolaan uang dari mertua. Jujur adalah inti dari pengelolaan uang negara. Ini bukan uang dari mertua. Ini uang dari negara, karena itu harus tertib administrasi," kata Dedi Nursyamsi dalam arahannya saat membuka rapat penyusunan RKA-K/L alokasi anggaran 2020 di Bogor pada Rabu [11/9] dan akan berlangsung hingga Sabtu [14/9].

Dia mengingatkan bahwa seluruh anggaran BPPSDMP dari APBN maupun bantuan hibah luar negeri [BHLN] dilaksanakan untuk mewujudkan pendidikan vokasi pertanian; mewujudkan pelatihan vokasi pertanian dan memantapkan standarisasi dan sertifikasi; memantapkan sistem penyuluhan pertanian berkelanjutan; membangun reformasi birokrasi di lingkup BPPSDMP.

"Rapatkan barisan. Mari sinergi untuk berjuang bersama dengan RKA-KL, untuk menghasilkan SDM andal profesional, mandiri berdaya saing dan berjiwa wirausaha. Kalau pembangunan SDM berhasil, maka yang lain termasuk infrastruktur ngikut," katanya.

Dedi Nursyamsi mengingatkan bahwa fokus pembangunan Presiden RI Joko Widodo di periode kedua adalah pembangunan SDM, karena SDM hebat akan menciptakan infrastruktur yang hebat, mampu memeliharanya dalam waktu lama dan menciptakan inovasi teknologi yang lebih bermanfaat.

"Seluruh anggaran, seluruh tenaga, seluruh waktu dan pikiran kita harus menuju ke situ. Harus menuju terciptanya SDM pertanian professional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha," katanya.

Dia mengajak seluruh jajaran BPPSDMP bekerja jujur dan transparan, khususnya kuasa pengguna anggaran [KPA] dan pejabat pengguna anggaran [PPA]. "Sebagai penyelenggara negara, KPA dan PPA harus jujur. Ini bukan uang dari mertua. Ini uang dari negara, karena itu harus tertib administrasi."

Terkait dengan dana dekonsentrasi, dia mengakui adanya keterbatasan maka harus ada sinergi antara kementerian dengan pemerintah daerah, karena daerah juga mengalokasikan anggaran untuk penguatan penyuluh pertanian.

"Saling mengisi saling mendukung, saling melengkapi. Daerah juga harus berkontribusi dalam pembangunan pertanian mendukung program-program dari pusat," katanya.