Jakarta [B2B] - Sebanyak 11 Balai Penyuluhan Pertanian [BPP] berwawasan Pertanian Cerdas Iklim/Climate Smart Agriculture menjadi Nomine [diusulkan] oleh 10 Pemerintah Provinsi [Pemprov] lokasi kegiatan CSA selaku Nominator [pengusul] BPP di wilayahnya untuk bersaing meraih Penghargaan SIMURP 2023.

Eksibisi hingga kompetisi menjadi pilihan untuk mendapatkan kampiun, begitu pula yang dilakukan Kementerian Pertanian RI bersama Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project [SIMURP] menggelar Penghargaan SIMURP 2023 untuk menetapkan BPP tingkat nasional.

Wilayah Sumatera, Pemprov Sumut mengusulkan BPP Jaharun di Kabupaten Deli Serdang dan BPP Sijonam [Serdang Bedagai]; serta Pemprov Sumsel mengusulkan BPP Karang Agung Ilir [Banyuasin]. Wilayah Jawa, Pemprov Jabar mengusulkan BPP Pabedilan [Cirebon]; BPP Banyuurip [Purworejo] diusulkan oleh Pemprov Jateng; dan Pemprov Jatim menjagokan BPP Balung [Jember].

Wilayah Kalimantan adalah BPP Pegatan yang diusulkan oleh Pemprov Kalteng; Pemprov Nusa Tenggara Barat [NTB] menjagokan BPP Aikmual [Lombok Tengah]; Pemprov Nusa Tenggara Timur [NTT] mengusulkan BPP Danga [Nagekeo]; BPP Uepai [Konawe] diusulkan oleh Pemprov Sultra; dan BPP Kahu [Bone] diusulkan Pemprov Sulsel.

Upaya Program SIMURP sejalan arahan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman bahwa fungsi BPP harus ditingkatkan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

"Sektor pertanian sangat strategis sebagai salah satu pilar ketahanan negara. Pertanian membutuhkan SDM yang tangguh dan menguasai budidaya hingga teknologi," katanya.

Hal senada dikemukakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi bahwa BPP adalah ´rumahnya penyuluh´ yang menjadi garda terdepan pembangunan pertanian nasional.

"BPP merupakan unit penunjang penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang administrasi, pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatannya adalah tanggung jawab pemerintah daerah," katanya.

Penghargaan SIMURP 2023
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementan [Pusluhtan] Bustanul Arifin Caya mengatakan Pusluhtan menyusun Juklak sebagai panduan pengelola dan pelaksana SIMURP di pusat [NPIU], provinsi [PPIU], Kabupaten [KPIU] dan Kecamatan [BPP] serta pemangku kepentingan lainnya.

"Dalam melaksanakan penilaian untuk pemberian penghargaan sehingga diperoleh tiga BPP ke tingkat Nasional dari lokasi SIMURP tahun 2023," kata Bustanul yang juga menjabat Direktur NPIU SIMURP pada Juklak yang ditekennya selaku Kapusluh BPPSDMP Kementan.

KEP yang dicalonkan, katanya, harus memenuhi Persyaratan Umum yakni telah melakukan kegiatan usaha berkelompok yang berorientasi pasar di lokasi SIMURP; ada struktur organisasi kelembagaan petani, Poktan dan Gapoktan, dan memiliki kepengurusan yang melakukan kegiatan usaha atau unit usaha agribisnis.

"Memiliki perencanaan usaha yang disusun secara partisipatif dalam kurun waktu atau siklus usaha tertentu; membangun kemitraan usaha dengan pengusaha atau kelembagaan ekonomi lainnya; dan dukungan aspek legal formal untuk memperkuat pengembangan usaha," kata Bustanul AC.

Sementara Persyaratan Administrasi, berupa Identitas calon KEP yang akan memperoleh penghargaan; surat keterangan yang menyatakan KEP yang diusulkan adalah KEP di lokasi SIMURP; penghargaan yang pernah diterima; rekomendasi dari Koordinator BPP; dan instrumen penilaian calon KEP.

"Usulan KEP calon penerima penghargaan oleh BPP dan dari kabupaten; rekapitulasi hasil penilaian calon KEP oleh provinsi dan pusat," kata Bustanul lagi.

Aspek Penilaian meliputi organisasi seperti hak dan kewajiban pengurus/anggota serta koordinasi/rapat; aspek perencanaan berupa penyusunan rencana kerja dan usaha KEP; dan aspek pengembangan seperti perkembangan permodalan dan pemasaran produk online maupun offline.

"Metode Penilaian berupa seleksi persyaratan umum dan administrasi serta observasi lapangan untuk menilai langsung kinerja KEP Nomine menggunakan instrumen penilaian," kata Bustanul AC. [timsimurpkementan]