Jakarta [B2B] - Kementerian Pertanian RI khususnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP] siap mengimplementasikan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi [SAKTI]. Aplikasi anyar dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan negara untuk mendukung Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara [SPAN].

Komitmen tersebut dikemukakan Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi di Jakarta, baru-baru ini, saat membuka secara virtual ´Forum Koordinasi Keuangan dan Perlengkapan/BMN Lingkup BPPSDMP Kementan TA 2022´ di Surabaya yang dipimpin offline oleh Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah.

"Aplikasi SAKTI digunakan untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada pada sarana Satker dalam mendukung SPAN untuk proses pengelolaan keuangan dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga pelaporan anggaran," kata Dedi Nursyamsi.

SAKTI terdiri atas aplikasi online dan offline, katanya, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit.

Sebagaimana diketahui, aplikasi SAKTI diluncurkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada akhir Januari 2022, secara resmi mengintegrasikan berbagai sistem aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara selama ini. SAKTI menindaklanjuti penerapan SPAN yang diluncurkan Presiden RI Joko Widodo pada 29 April 2015.

Dedi Nursyamsi menambahkan aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan kementerian dan lembaga. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara elektronik. Penggunaan kode akun dalam menyusun anggaran dan program kegiatan harus sesuai Bagan Akun Standar (BAS) agar pelaksanaannya akurat dan akuntabel.

"Untuk para kelompok pengguna pengelola keuangan dan pejabat perbendaharaan yakni PPK [Pejabat Pembuat Komitmen], PPSPM [Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar] dan Bendahara haruslah jujur, mematuhi SOP [Standar Operasional Prosedur] dan fleksibel," katanya.

Upaya tersebut sejalan arahan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo tentang upaya mewujudkan Laporan Keuangan Kementan yang berkualitas, akuntabel dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pelaksanaan program-program Kementan merupakan kerja keras dari seluruh jajaran Kementan dan Badan Pemeriksa Keuangan RI [BPK].

"Kementan harus mempertahankan Opini WTP [Wajar Tanpa Pengecualian] artinya melakukan semua kerja sesuai target tanpa mengabaikan administasinya.  Pengelolaan keuangan harus sejalan dengan program kinerja," kata Mentan Syahrul.

Dedi Nursyamsi mengingatkan pengelola keuangan BPPSDMP Kementan harus saling komunikasi dan bekerja sama mengimplementasikan SAKTI, agar tercapai proses penyelesaian pelaksanaan  pertanggung jawaban anggaran yang efisien, efektif dan akuntabel.

Menurutnya, aset adalah bagian penting dari pengelolaan BMN oleh seluruh jajaran BPPSDMP dengan komitmen tinggi dan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi, guna menuntaskan persoalan aset yang menjadi temuan pemeriksaan BPK.

"Permasalahan aset akan menjadi penghalang mencapai Opini WTP apabila tidak segera dilakukan penataan secara tertib," katanya.

Sementara di Surabaya, Sekretaris Badan Siti Munifah menggarisbawahi arahan Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi bahwa aplikasi SAKTI menitikberatkan pada penggunaan APBN harus fokus dan tepat sasaran, berdasarkan Money follow Programme, Programme follow Priority, dan Priority follow Justification. 

"BPPSDMP Kementan melaksanakan penerapan Reformasi Birokrasi dengan tujuan utama meningkatkan akuntabilitas kinerja, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan negara," kata Siti Munifah yang hadir didampingi Kabag Umum, Purnadi dan Koordinator Kelompok Perencanaan BPPSDMP Dewi Darmayanti.