Indramayu, Jabar [B2B] - Presiden RI Joko Widodo memantau panen raya di tengah musim kemarau di Desa Karanglayung, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Jokowi mengakui, pengelolaan sistem irigasi pertanian di Desa Karanglayung sangat baik sehingga mampu menghasilkan rata-rata 8 hingga 9 ton/ha Gabah Kering Panen [GKP].

Dalam panen raya tersebut, Presiden Jokowi didampingi Plt Menteri Pertanian RI Arief Prasetyo Adi dan Bupati Indramayu, Nina Agustina di Desa Karanglayung, Kecamatan Sukra yang merupakan lokasi Demplot Scalling Up dari Pertanian Cerdas Iklim/Climate Smart Agriculture yang digelar Kementerian Pertanian RI bersama Program SIMURP.

Presiden Jokowi mengakui pengelolaan sistem irigasi pertanian di Desa Karanglayung sangat baik sehingga pada musim panen padi saat ini menghasilkan rata-rata per hektarnya 8 hingga 9 ton padi.

"Memang di Indramayu ini irigasi teknisnya bagus, tadi menanyakan ke petani satu hektar bisa hasilkan 8 sampai 9 ton. Rata-rata 8,5 ton per hektar," katanya kepada awak media.

Presiden Jokowi menambahkan, dengan dilaksanakannya masa panen padi di Kabupaten Indramayu juga untuk memastikan bahwa produksi padi tetap dalam kondisi baik meski diterpa dampak El Nino.

"Kita juga memastikan produksi itu masih baik. Meski ada super El Nino kita pastikan produksi baik tetapi memang terganggu sedikit oleh El Nino," tambahnya.

Plt Mentan Arief melaporkan pada Presiden Jokowi bahwa panen masih terjadi di banyak lokasi dan memberi kepastian produksi beras akan tercukupi. Kementan pun terus memacu produksi beras nasional, agar kecukupan stok beras dipastikan aman dan terkendali.

Dilaporkan, mengacu Kerangka Sampel Area [KSA] dari Badan Pusat Statistik [BPS] hasil pengamatan Agustus 2023, diproyeksikan luas panen September mencapai 789.854 hektar [ha] Oktober 725.760 ha dan November 528.345 ha.

"Presiden Jokowi sangat senang bahwa beras benar-benar aman. Bahkan Presiden melihat sendiri panen di sentra produksi Indramayu, ini memperlihatkan fakta yang menggembirakan," kata Plt Mentan Arief dalam keterangan tertulis yang dilansir Tim SIMURP Kementan.

Menurut Plt Mentan, Presiden Jokowi sangat senang dapat berdialog dengan petani, dan melihat sendiri hamparan sawah yang mencapai 760 hektar, dan siap panen seluas 50 hektar. Jokowi juga mendapati produksi per hektar sangat baik dan harga gabah menguntungkan bagi petani.

Lokasi CSA SIMURP
Sebagaimana diketahui, Desa Karanglayung, Kecamatan Sukra di Kabupaten Indramayu merupakan lokasi kegiatan Pertanian CSA dari Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project [SIMURP] yang menerapkan budidaya padi ramah lingkungan didukung pupuk organik, pestisida nabati dan varietas padi unggulan dengan pola tanam Jajar Legowo.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi bahwa petani dan penyuluh menerapkan dan mengembangkan CSA melalui Program SIMURP untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim global.

"Tujuan yang ingin dicapai Program SIMURP, meningkatkan ketahanan pangan serta mata pencaharian masyarakat pedesaan, serta menerapkan pertanian irigasi secara berkelanjutan," kata Dedi Nursyamsi.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementan, [Pusluhtan] Bustanul Arifin Caya mengatakan Desa Karanglayung, Kecamatan Sukra di Kabupaten Indramayu merupakan lokasi kegiatan CSA yang dikelola kelompok tani [Poktan] Jambi Sari selaku para petani Penerima Manfaat Program SIMURP di Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

"Program SIMURP menggelar teknologi CSA pada tiga kabupaten di Jawa Barat yakni Indramayu, Cirebon dan Banjarnegara," kata Bustanul yang dikutip Project Manager SIMURP, Sri Mulyani melalui keterangan tertulis.

Sri Mulyani menambahkan capaian petani CSA SIMURP di Indramayu yang didampingi Balai Penyuluhan Pertanian [BPP] Sukra/Sukra Wetani mencapai 8,5 ton/ha GKP di lokasi CSA, sementara Non CSA sekitar 7,4 ton/ha GKP.

Program SIMURP merupakan modernisasi irigasi strategis dan program rehabilitasi lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Kementan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas], Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR] dan Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri] dengan target lokasi Daerah Aliran Sungai [DAS]. [timsimurpkementan]