Medan, Sumut [B2B] - Kementerian Pertanian RI melalui Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) khususnya Polbangtan Medan menggelar kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi yang dihadiri oleh seuruh pegawai dan mahasiswa di Medan, Kamis [20/06].2

Hadir sebagai narasumber yaitu Pj Kepala Perwakilan Obudsman RI perwakilan Sumut, James Marihot Panggabean dan Koordinator Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumut, Gunawan Wisnu Murdiayanto serta Wakil Direktur I Polbangtan Medan, Nurliana Harahap mewakili Direktur Polbangtan Medan, Yuliana Kansrini.

Tujuan kegiatan, untuk memberi pemahaman tentang tindak pidana korupsi, sebagai upaya dini mencegah berbuat korupsi sehinggua terwujud pemerintahan yang bersih.

Hal ini searah arahan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman terkait upaya meningkatkan indeks integritas unit kerja lingkup Kementan, ditargetkan berada di wilayah hijau [bebas korupsi].

“ Kami tidak akan pandang bulu memberantas praktek korupsi di lingkup Kementan," katanya.

Kepala Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi menegaskan jajaran BPPSDMP mendukung Mentan Amran Sulaiman untuk menjadi Kementan bebas korupsi.

Dalam materinya, Koordinator Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumut,Gunawan Wisnu Murdiayanto menyampaikan peraturan perundang-undangan telah secara tegas menyebutkan korupsi merupakan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

“Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” katanya.

Titik rawan korupsi yang bisa terjadi yaitu pada belanja fiktif, kuitansi fiktif, mark up harga, perjalanan dinas fiktif, suap menyuap berkaitan dengan tugas dan pembuatan daftar administrasi fiktif.

James Marihot Panggabean mengatakan penerapan good governance akan berdampak pada pelayanan pubik yang baik.

“Pelayanan publik menjadi area keterwakilan pemerintah dalam berinteraksi dengan masyarakat. Semakin tinggi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik akan mendorong kepercayaan masyarakat selaku pengguna pelayanan terhadap kerja birokrasi," katanya.

Pelayanan Publik, kata James, merupakan suatu implementasi kebijakan dalam menerapkan good and clean governance.

Nurliana Harahap mengatakan semua kegiatan yang berlangsung di Polbangtan Medan menggunakan dana dari APBN. Sudah sebaiknya dalam menggunakan anggaran harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

"Kita berharap seluruh peserta yang mengikuti acara ini dapat mengikutinya dengan baik sehingga dapat menambah wawasan mengenai anti korupsi dan menciptakan good governance,” katanya. [yenni/ira/timhumas polbangtanmedan]