Lombok Tengah, NTB [B2B] - Mendampingi dan mengawal pemerintah daerah untuk pencapaian target Pertanian Cerdas Iklim/Climate Smart Agriculture [CSA] pada 24 kabupaten di 10 provinsi terus diupayakan Kementerian Pertanian RI, seperti dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat [NTB] mendukung kegiatan CSA SIMURP.

Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan [Bapeltabun] NTB selaku Provincial Project Implementation Unit [PPIU] dari Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project [SIMURP] menghadiri pertemuan koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Balai Penyuluhan Pertanian [BPP] kegiatan SIMURP 2023 di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, belum lama ini.

Pertemuan yang dihadiri Kepala UPT dan penyuluh WKPP Kecamatan Praya membahas tentang rencana kegiatan SIMURP yang belum terlaksana lantaran kendala internal dan eksternal serta tantangan di lapangan.

Percepatan pencapaian kegiatan antara lain Bimbingan Teknis [Bimtek] CSA, Pertemuan Kelembagaan Ekonomi Petani [KEP] dan Kelompok Wanita Tani [KWT], Demplot Scalling Up seluas 50 hektar di Kelurahan Gerunung, CSA Genta Organik di Desa Mekar Sari, Temu Usaha, dan rencana pengukuran emisi Gas Rumah Kaca [GRK].

Rencana aksi yang dilakukan antara lain penyusunan jadwal kegiatan, penentuan narasumber, materi Bimtek dan Sekolah Lapang [SL] CSA dan penentuan jadwal tanam agar kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah disusun, sehingga target penerapan CSA terlaksana dengan baik.

Program SIMURP sejalan arahan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman kepada jajarannya di Kementan maupun dinas terkait di daerah untuk melakukan akselerasi peningkatan luas tanam dan produksi padi untuk 2024.

“Tidak ada basa basi dalam membangun negeri ini. Kerja saja. Pertanian Indonesia hebat. Tahun 2017 swasembada, 2019 swasembada, 2020 swasembada. Berarti kita bisa,” katanya saat membuka Rakor Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung 2024 di Jakarta, Senin [30/10].

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi mengungkap tentang persoalan pertanian memang harus dipecahkan bersama dengan mempererat komunikasi dan koordinasi antar lembaga/kementerian, serta pimpinan daerah hingga level camat dan lurah.

"Selain untuk pengelolaan dan pengembangan irigasi partisipatif menuju modernisasi irigasi pada masa yang akan datang, juga integrasi kebijakan nasional dan kebijakan daerah," katanya.

Sinergi dan integrasi tersebut, kata Dedi Nursyamsi, akan mendukung pelaksanaan di lapangan, terutama dalam mengatur pola tanam dan rencana pengelolaan sumber daya air yang menguntungkan petani.

Menurut Kabadan bahwa penyuluh, mantri pengairan, aparat desa dan petugas lembaga/instansi terkait lainnya dalam pemberdayaan masyarakat petani pemakai air, baik yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air [P3A] maupun kelompok tani dan Gapoktan berjalan harmonis dan saling melengkapi.

Kepala Pusluhtan, Bustanul Arifin Caya berharap pada pemerintah daerah agar berperan aktif mengawal dan mendampingi kegiatan CSA di lokasi SIMURP.

"Pemda melakukan pengawalan peningkatan produksi, produktivitas dan IP di lokasi SIMURP, serta mereplikasi teknologi CSA secara masif melalui sosialisasi dan media publikasi," katanya lagi.

Bustanul menambahkan, daerah dapat melakukan upaya percepatan realisasi kegiatan SIMURP 2023, mengaplikasikan hasil pertemuan sebagai upaya mendukung keberhasilan program.

Sebagaimana diketahui, lokasi kegiatan Program SIMURP tersebar pada 24 kabupaten di 10 provinsi yang merupakan daerah irigasi maupun daerah rawa di antaranya Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai; Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin di Sumatera Selatan.

Pulau Jawa meliputi Kabupaten Cirebon, Indramayu, Karawang, Subang di Jawa Barat; tujuh kabupaten di Jawa Tengah yakni Banjarnegara, Purbalingga, Purworejo, Grobogan, Demak, Kebumen, Brebes; dan Kabupaten Jember di Jawa Timur.

Sementara di Kalimantan hanya Kabupaten Katingan di Kalimantan Tengah; Kabupaten Takalar, Bone, Pangkep dan Pinrang di Sulawesi Selatan; Kabupaten Konawe di Sulawesi Tenggara; Kabupaten Lombok Tengah di Nusa Tenggara Barat [NTB] dan Kabupaten Nagekeo di Nusa Tenggara Timur [NTT]. [timsimurpkementan]