Doha (B2B) - Negara-negara Arab sepakat memberikan bantuan "jaring pengaman keuangan" 100 juta dolar AS (Rp961,5 miliar) per bulan bagi Palestina untuk membantu pemerintah Presiden Mahmoud Abbas menangani krisis ekonomi setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan status kenegaraan  29 November lalu.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan Minggu, setelah pertemuan mereka di Doha, Ibu Kota Qatar, para menteri luar negeri dari negara Arab menyerukan penerapan segera resolusi yang disahkan pada konferensi tingkat tinggi Arab di Baghdad, Irak, pada Maret lalu. KTT di Baghdad itu meminta penyediaan dana sebesar 100 juta dolar sebulan sebagai jaring pengaman bagi Palestina.

Namun pernyataan itu tidak menyebut secara rinci bagaimana dana itu akan dibayarkan dan siapa saja yang akan menyediakan dana.

Israel dan Amerika Serikat menentang keputusan Mejelis Umum PBB November lalu yang meningkatkan status Palestina menjadi "negara bukan-anggota". Kedua negara menyatakan bahwa Abbas seharusnya memulai lagi perundingan damai yang menemui jalan buntu pada tahun 2010 karena pembangunan permukiman oleh Israel.

Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional menyatakan pada September bahwa krisis ekonomi di Palestina akan memburuk kalau tidak ada peningkatan pendanaan dari luar negeri dan Israel tidak menahan diri melakukan pembangunan permukiman.

Dalam laporan terpisah, Bank Dunia juga meramalkan Palestina akan mengalami defisit anggaran sebesar 1,5 miliar dolar AS (Rp14,4 triliun) untuk tahun 2012 sementara dana dari para donor diperkirakan akan menutup defisit hanya 1,14 miliar dolar (Rp10,96 triliun).