Jakarta (B2B) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron meminta Kementerian Pertanian RI untuk merealokasi duplikasi anggaran di masing-masing direktorat jenderal dan badan kepada program yang lebih produktif, terkait dana pengawalan hampir Rp2 triliun, yang dinilai terlampau besar alokasinya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) tahun 2015.

"Kami dari Komisi IV DPR meminta realokasi termasuk anggaran pengawalan, yang saya nilai anggaran pengawalan terlalu besar, karena setiap direktorat jenderal dan badan di Kementerian Pertanian RI ada anggaran pengawalan di APBN-P 2015," kata Herman Khaeron dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman di gedung parlemen Senayan Jakarta, Senin.

Dia menambahkan, anggaran pengawalan yang dimaksud meliputi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawalan program di lapangan, namun alokasi anggarannya tergolong luar biasa karena dicantumkan di APBN-P hampir Rp2 triliun.

“Kalau semua anggaran tidak teknis hanya untuk pengawalan, saya kira hasilnya tidak produktif sehingga kami minta diubah lagi sampai nanti kepada rapat kerja selanjutnya pada penetapan anggaran,” kata Herman, politisi Partai Demokrat.

Rapat kerja Mentan Amran Sulaiman dengan segenap jajaran Kementan dipimpin Ketua Komisi IV Edhy Prabowo dengan agenda membahas usulan APBN-P Kementan tahun 2015. Sebelumnya, Komisi IV DPR menyetujui pagu tambahan RAPBN-P tahun 2015 Kementan sebesar Rp16,9 triliun.