Jakarta [B2B] - Mewakili Pelaksana Tugas [Plt] Menteri Pertanian RI Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi hadir pada Rapat Koordinasi [Rakor] Pengendalian Inflasi yang diadakan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin [23/10].

Plt Mentan Arief Prasetyo Adi mengatakan pentingnya menggenjot produksi untuk menjaga inflasi, dengan menginstruksikan jajarannya di Kementerian Pertanian RI  untuk menggenjot produksi beras nasional, dari 31 juta ton menjadi 35 juta ton.

Upaya tersebut sejalan dengan antisipasi menghadapi dampak El Nino sekaligus mencukupi kebutuhan beras nasional dan mengendalikan laju inflasi.

Dalam Rakor di Kemendagri, Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi menyampaikan strategi Kementan dalam mengantisipasi inflasi.

"Beras penyumbang inflasi terbesar dibanding komoditas lain. Solusinya, dengan meningkatkan produksi, dari target 5,2 menjadi 5,4 bahkan 5,7 ton per hektar," katanya.

Dedi Nursyamsi menambahkan, lonjakan harga cabai rawit dan cabai merah dapat diatasi, tidak hanya dengan keterlibatan petani dalam produksi. Juga dapat melibatkan partisipasi masyarakat untuk menanam cabe dibantu penyuluh di lapangan.

Menurutnya, peran penyuluh sangat penting, sehingga sinergi Kementan dan Kemendagri, utamanya pemerintah daerah yang saat ini menaungi para penyuluh sesuai regulasi.

"Strategi lain, percepatan Gerakan Nasional [Gernas] penanganan dampak El Nino dengan menyiapkan sarana prasarana, benih, pupuk, air dan alsintan dan teknologi. Sekali lagi kami butuh kerjasama pemerintah daerah dalam upaya luas tanam Gernas penanganan El Nino," katanya.

Dedi Nursyamsi menyebut jumlah total penyuluh nasional 47.606 dari 80 ribu orang. 75 ribu punya potensi pertanian dengan rasio jumlah penyuluh saat ini, satu penyuluh menangani dua desa, untuk mencukupi kebutuhan ´Satu Penyuluh Satu Desa´ masih kekurangan 28 ribu penyuluh.

"Kita juga baru bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK pada hewan ternak, untuk itu butuh dukungan pemerintah daerah dalam akselerasi vaksin PMK untuk mencegah terjadinya wabah," katanya.

Sementara Inspektur Jenderal [Itjen] Kemendagri, Komjen Pol Tomsi Tohir menyatakan ada 10 provinsi dengan angka inflasi tertinggi yakni Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, DI Yogyakarta, Maluku, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Papua Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah dan Bali.

"Ini menjadi perhatian bersama. Kenaikan harga gula pasir, beras, cabe rawit ayam perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemda dimninta aktif memantau pergerakan harga dari hari ke hari," katanya.

Itjen Kemendagri menambahkan, dengan akan datangnya masa kampanye Pemilu Presiden [Pilpres] dan Pemilihan Legislatif [Pileg] yang harus diantisipasi kenaikan harga.

Menanggapi paparan Kementan, Tomsi Tohir mengatakan hal itu harus menjadi perhatian pemerintah daerah, untuk dapat memperhatikan penugasan para penyuluh sampai ke tingkat desa.

"Kita mengingatkan pemerintah daerah untuk mendorong pelaksanaan vaksinasi PMK sebagai upaya preventif untuk mencegah wabah," katanya.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Epi Sulandari, mengatakan data Bulog per 20 Oktober, stok beras Bulog mencapai 1,5 juta ton.

Menurut Epi, salah satu upaya pengendalian inflasi, Perum Bulog sejak 13 September 2023 melakukan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan [SPHP] dengan mulai memasok beras ke Pasar Induk Beras Cipinang (PBIC) dan Food Station. Kedua, mendukung Gerakan Pangan Murah [GPM] yang dilaksanakan pada 25 Juni hingga 16 Oktober 2023.

"Selain itu, Perum Bulog sejak 28 Agustus 2023 melakukan gerakan Siap Jaga Harga Pasar dengan SPHP [Sigap SPHP] dengan menambah pasokan beras ke pasar melalui SPHP. Harga jual maksimal HET CBP pada pengecer di pasar tradisional dan ritel modern," kata Epi Sulandari.

Menurutnya, realisasi SPHP mencapai 854.285 ton atau 71,19% dari rencana SPHP 2023 sebanyak 1,2 juta ton.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa menuturkan langkah dalam pengendalian inflasi dengan membanjiri stok PIBC dari stok beras Bulog, yang merupakan arahan Presiden RI Joko Widodo.

"Per tanggal 20 Oktober 2023, harga beras medium yakni IR64 III mulai turun secara gradual di kisaran Rp 10.996/kg. Kita juga melakukan stabilisasi harga beras melalui Gerakan Pangan Murah se Indonesia mencakup 430 titik pada 267 kabupaten dan kota di 38 provinsi," kata Astawa.