Jakarta [B2B] - Keputusan pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton merupakan pilihan terakhir untuk memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah [CBP] yang ditargetkan sebesar 1,2 juta ton pada akhir 2022. Diharapkan dengan tambahan beras impor, dapat memenuhi kebutuhan Januari - Februari 2023 yang hitunganya masih defisit antara produksi dan konsumsi.

Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional [Bapanas] Budi Wuryanto mengatakan, stok yang dikuasai Perum Bulog saat ini tidak dalam kondisi ideal menghadapi Natal dan Tahun Baru [Nataru] 2022. 

Hingga 21 Desember 2022, katanya, CBP di Bulog hanya 399.160 ton, padahal idealnya 1,2 juta ton sesuai target pemerintah.

“Karena itu, pemerintah melakukan top up agar CBP bisa mencapai 1,2 juta ton. Jadi impor 500 ribu ton merupakan pilihan terakhir untuk memenuhi CBP,” kata Budi Wuryanto saat diskusi Forum Wartawan Pertanian [Forwatan] di Jakarta bertajuk 'Pasokan Beras Jelang Nataru, Amankah? pada Jumat [23/12].

Dengan kondisi stok beras saat ini ketimbang kebutuhan bulanan masih sangat jauh, pemerintah dalam Rakortas memutuskan Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton untuk memperkuat CBP hingga Januari - Februari 2023, sedangkan sisanya 500 ribu ton dari dalam negeri. 

“Pada Maret 2023 saat panen raya, pemerintah akan mendorong Bulog untuk segera menyerap gabah/beras petani,” katanya.

Budi mengakui, tipisnya stok CBP yang dipegang Bulog, salah satu faktornya adalah tingginya pengeluaran beras program KPSH atau operasi pasar untuk menjaga stabilisasi harga beras yang naik cukup tinggi sejak Juli. Jika pada Januari, harga beras medium masih sekitar Rp10.900/kg, pada Desember sudah mencapai Rp11.300/kg.

Sedangkan volume beras KPSH yang sebelumnya di bawah 100 ribu ton, pada Agustus mencapai 200 ribu ton. Bahkan hingga akhir 2022, volume beras yang Bulog gelontorkan untuk program KPSH mencapai 1,16 juta ton. 

“Jika stok CBP Bulog menipis, sulit bagi pemerintah meredam laju peningkatan harga beras. Padahal kenaikan harga beras berkontribusi tinggi terhadap inflasi dan kenaikan pangan lainnya,” ujarnya.

Budi mengungkapkan, jika melihat secara keseluruhan perbandingan produksi padi nasional dengan kebutuhan, maka ada surplus. 

Produksi pada 2022 berdasarkan perhitungan Kerangka Sample Area [KSA] dari Badan Pusat Statistik [BPS] sebanyak 55,43 juta ton gabah kering giling (GKG) atau 31,93 juta ton setara beras. Dengan kebutuhan setahun 30,19 juta ton, maka nada surplus sekitar 1,7 juta ton. 

“Tapi kalau melihat produksi bulanan, sejak Agustus produksi dibandingkan kebutuhan minus,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Epi Sulandari menjelaskan, pada April 2022 stok CBP mencapai 1,2 juta ton. 

Hitungan Bulog, stok ini diperkirakan cukup hingga akhir 2022 lantaran penyaluran beras sebagian besar untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) hanya sekitar 500 hingga 1.000 ton per hari atau 20 ribu hingga 30 ribu ton per bulan.

"Dengan stok 1,2 juta ton sampai Juli, maka Agustus hingga Desember dalam waktu lima bulan diperkirakan hanya butuh sekitar 150 ribu ton saja untuk keluar. Artinya, stok akhir kita masih di atas 1 juta ton, karena pada saat panen gadu berikutnya Agustus dan September, kita masih bisa menyerap," kata Epi.

Namun, lanjut Epi, saat Agustus 2022 harga beras melonjak tinggi di pasar serta permintaan masyarakat juga meningkat akibat kebijakan Bahan Bakar Minyak [BBM]. Kenaikan harga beras mendorong naiknya permintaan CBP untuk KPSH hingga 214 ribu ton pada Agustus. 

“Kondisi inilah yang kemudian pada Agustus hingga Desember ada pada kisaran 200 ribu ton yang mengakibatkan stok mulai tergerus," jelasnya.

Sejak ada kenaikan permintaan tersebut, lanjut Epi, pemerintah meminta Bulog membeli gabah dalam negeri. Namun, berdasarkan neraca bulanan pada periode November hingga Desember terjadi defisit antara produksi dan konsumsi. 

“Secara bulanan pada Oktober, November dan Desember terjadi defisit secara bulan, yang artinya kalau Bulog menyerap akan menyerap stok-stok sisa yang lama," ungkapnya.

Sementara itu Peneliti Institute for Development of Economics and Finance [Indef] Ahmad Heri Firdaus, yang juga hadir pada kesempatan ini menilai kenaikan harga beras dipengaruhi oleh efek musiman. 

"Kalau kita lihat sepanjang semester II 2022 ini memang mengalami peningkatan yang trennya cukup tinggi apalagi setelah terjadi kenaikan harga BMM pada Sebtember 2022. Semenetara di sisi lain, produksi beras mengalami penuruan karena sedang memasuki musim tanam," ucap dia.

Heri Firdaus mengatakan, penurunan stok dan produksi beras bisa menimbulkan kekhwatiran terhadap pasokan beras, khususnya menjelang Nataru, yang biasanya terjadi peningkatakan konsumsi apalagi daya beli terus membaik setelah pandemi. 

"Ini tentu saja menimbulkan implikasi terhadap bahan pangan. Tentu saja ini juga menimbulan permitaan yang besar, sehingga pasokan terhadap beras ini memang perlu dijaga," imbuhnya.