Surabaya (B2B) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menetapkan pejabat tinggi di Kementerian Pertanian sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging, meskipun ada beberapa pejabat yang dipanggil sebagai saksi kasus tersebut.

"Saya kira KPK memahami hal itu dan tidak akan mencari-cari tersangka dari Kementerian Pertanian, karena memang belum ada. Kalau pun ada, tentu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan membantu," kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan usai membuka Pembinaan Komitmen Anti Korupsi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/6).

Dia mengakui, dirinya maupun menteri pertanian serta seluruh jajaran Kementerian Pertanian mendapat sorotan dari publik terhadap kasus hukum yang melibatkan importir daging maupun perantara serta mantan pimpinan salah satu partai politik.

"Kita memang sedih mendengarnya, apalagi kita juga sering diledek teman-teman, tapi saya kira ledekan itu tidak perlu dipandang secara berlebihan atau kata anak zaman sekarang adalah lebay (berlebihan-red), karena hal itu justru merupakan harapan agar kita fokus dan bekerja lebih baik," ungkap Rusman Heriawan dalam acara yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Jawa Timur, Rasiyo yang hadir mewakili Gubernur Jawa Timur, Sukarwo.

Ke depan, untuk mencegah terjadinya peluang korupsi maka pihaknya akan mengembangkan sistem pengadaan barang dan jasa melalui online. Maksudnya, untuk meminimalisir kontak langsung atau face to face untuk menghindari terjadinya peluang penyimpangan.

"Contohnya Dinas Perkebunan Jawa Timur yang menawarkan 18 paket secara online dan terbukti pemenangnya malahan dari luar Jawa Timur," ungkap mantan Kepala Badan Pusat Statistik kepada pers.