Solo, Jateng [B2B] - Kementerian Pertanian RI khususnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP] dituntut melakukan tata kelola yang baik, dalam penggunaan uang negara [good governance] oleh keempat unit kerja termasuk satuan kerja [satker] di daerah, mengingat BPPSDMP juga mengelola Dana Dekonsentrasi [Dekon].

Indikatornya, Indeks Kinerja Utama [IKU] dengan mematuhi Standar Operasional Prosedur [SOP] dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme [KKN].

Seruan tersebut dikemukakan Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi di Jakarta, Selasa malam [22/3] melalui daring saat membuka Workshop Manajemen Risiko Indeks [MRI] yang berlangsung tiga hari di Solo, Provinsi Jawa Tengah dan berakhir Kamis [24/3].

"Penggunaan uang negara wajib dengan tata kelola yang baik. Cirinya adalah IKU tercapai atau tidak? Ikuti SOP, karena yang kita gunakan uang negara, bukan uang dari mertua. Tercapai lebih 95% sangat baik, tapi di bawah 80% berarti something wrong," kata Dedi Nursyamsi.

Hal itu, katanya lagi, sejalan dengan arahan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo bahwa seluruh jajaran Kementan untuk mengelola keuangan negara mengacu pada SOP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhindar dari korupsi.

“Kita harapkan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan Kementan tercapai optimal, dengan mengedepankan azas efektif dan efisien, mewujudkan laporan keuangan yang andal, mengamankan aset negara dan tetap menaati peraturan yang berlaku," kata Dedi Nursyamsi mengutip arahan Mentan Syahrul.

Hadir tatap muka pada Workshop MRI di Solo antara lain Sekretaris BPPSDMP Kementan, Siti Munifah; Inspektur Investigasi Itjen Kementan, Mangasi Situmeang dan Auditor Utama Inspektorat Investigasi Itjen Kementan, Nugraha. Hadir pula Koordinator Evaluasi dan Pelaporan [Evalap] BPPSDMP, Septalina P dan Sub Koordinator Evaluasi Evalap, Revo Agri Muis selaku penyelenggara workshop.

Sejumlah pejabat unit pelaksana teknis [UPT] BPPSDMP tampak hadir di antaranya Koordinator Program dan Evaluasi BBPP Binuang, Joko Tri Harjanto dan Kabag Umum Polbangtan Malang, Novi Nuraini.

"Ikuti SOP memang njelimet, karena uang negara, kalau kita patuhi SOP akan selamat. Penyelewengan terjadi karena SOP dilewati, digoyang, dimainkan atau dimanipulasi," kata Dedi Nursyamsi.

BBPP Binuang
Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian [BBPP] Binuang, Yulia Asni Kurniawati menaruh perhatian pada penyelenggaraan Workshop MRI, hadirkan Koordinator Program dan Evaluasi BBPP Binuang, Joko Tri Harjanto.

Kabalai Yulia AK mengatakan dari workshop di Solo diketahui bahwa penyusunan Manajemen Risiko Indeks [MRI] menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko; Penyusunan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi [IEPK] mencakup kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan serta penanganan kejadian korupsi; dan koordinasi serta memperkuat sinergitas dengan Itjentan.

Hal itu, katanya, seperti dikatakan Kabadan Dedi Nursyamsi via daring, terkait MRI dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah [SPIP] maka BPPSDMP membentuk Tim Penilai Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP dan telah melakukan penilaian mandiri dengan melibatkan tim assessor serta tim penyelenggara kegiatan didampingi oleh Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah [APIP] Kementan.

"BBPP Binuang berupaya menerapkan MRI karena terkait erat dengan penyelenggaraan SPIP seperti tertuang pada PP No 60/2008 bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan instansi pemerintah," kata Yulia AK yang dikutip Joko Tri Harjanto.

Sebagaimana diketahui, MRI adalah alat diagnostik inovatif yang memungkinkan para pimpinan organisasi menilai sendiri kerangka kerja manajemen risiko organisasi mereka secara efisien, menerima umpan balik segera, dan saran untuk meningkatkan kemampuan mereka. [Agus]