Food Estate, BPPSDMP Kementan Perkuat Koordinasi Tim Detasering

Indonesian Govt Developing the Food Estate in Three Provinces

Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani


Food Estate, BPPSDMP Kementan Perkuat Koordinasi Tim Detasering
KOORDINASI LAPANGAN: Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi [depan] meninjau hamparan di Bukit Jokowi, memotivasi penyuluh Kabupaten Sumba Tengah mendukung kinerja petani di Food Estate NTT [Foto: BPPSDMP]

Tangerang [B2B] - Kementerian Pertanian memberi perhatian ekstra bagi kegiatan pendampingan pada lokasi lumbung pangan baru [Food Estate] oleh Tim Detasering, untuk pengembangan multi komoditas pertanian mendukung stok pangan nasional dan antisipasi dampak pandemi.

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa Kementan akan memaksimalkan semua lini agar pendampingan bagi petani di Food Estate Kalimantan Tengah [Kalteng], Sumatera Utara [Sumut] dan Nusa Tenggara Timur [NTT] berjalan maksimal oleh Tim Pendampingan/Detasering Food Estate.

"Dengan Food Estate, kita bukan hanya ingin menjaga ketahanan pangan, juga memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Food Estate bukan hanya mengembangkan satu komoditas saja, tetapi multi komoditas," kata Mentan Syahrul.

Kementan memberi perhatian ekstra untuk penguatan Food Estate pada 'Koordinasi Tim Detasering Food Estate 2021 serta Sinkronisasi Dan Koordinasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian melalui Dana Dekonsentrasi' di Serpong - Tangerang, Banten pada Jumat [2/7].

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP] Kementan, Dedi Nursyamsi mengatakan untuk menyediakan tambahan stok pangan nasional dan antisipasi dampak pandemi Covid-19, telah disusun program super prioritas dan program utama, di antaranya adalah Food Estate yang harus ditangani extraordinary dengan melakukan pendampingan intensif melalui Tim Detasering.

"Tim Detasering menjadi landasan utama optimalkan aktivitas food estate dari hulu ke hilir, kehadirannya dapat membantu percepatan pengembangan food estate dan memperkuat eksistensi kelembagaan petani serta pengembangan bisnis dan korporasi petani," kata Dedi.

Menurutnya, terdapat dua aspek utama dalam ruang lingkup pendampingan Tim Detasering, aspek teknis dan kelembagaan. Aspek teknis meliputi teknologi on farm, off farm; pendataan dan pemetaan lahan di wilayah kerja; serta pemantauan distribusi bantuan alat mesin pertanian [Alsintan], logistik dan sarana produksi [Saprodi] tepat sasaran.

"Sedangkan aspek kelembagaan adalah penguatan kapasitas dan transformasi kelembagaan petani menjadi badan usaha yang dikelola dan dimiliki petani, nantinya akan dibentuk Gapoktan Bersama sebagai cikal bakal korporasi atau BLU [Badan Layanan Umum]," kata Dedi. 

Dia mengingatkan pengawalan dan pendampingan oleh stakeholders untuk mencapai tujuan dan target food estate. Penyuluh dan Tim Detasering menjadi unsur penting untuk menggerakkan petani dan kelembagaannya menerapkan inovasi teknologi yang teruji keberhasilannya dan menguntungkan petani.

"Para petugas harus komunikatif, bertanggung jawab dan mampu melaksanakan tugas pokok, maka pertemuan ini untuk meningkatan sinergitas, koordinasi dan percepatan kegiatan penyuluhan melalui Dana Dekonsentrasi tahun 2021 pasca revisi honor penyuluh THL TBPP yang telah diangkat menjadi ASN PPPK," kata Dedi Nursyamsi.

Dia juga menekankan agar serapan anggaran kegiatan penyuluhan pertanian dioptimalkan, yang masih kurang dari 40%. Kunci suksesnya adalah bersatu padu, bekerja keras, cerdas dan sinergi antara pusat dan daerah dalam upaya akselerasi kegiatan penyuluhan agar realisasi keuangan dan fisik tercapai sesuai target.

"Saya harap pertemuan ini, menjadi momentum untuk berkomitmen membangun sinergitas, kerjasama dan koordinasi menyukseskan program super prioritas dan utama pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani," kata Dedi. [Cha]

Tangerang of Banten [B2B] - Three provinces has been chosen as the site for Indonesia´s new food barn to be established under the government´s food estate program, said Agriculture Minister Syahrul Yasin Limpo. For the first phase of the program, which encompasses the initial construction of the food barn, the government has provided land in the Kapuas and Pulang Pisau regency.