Jakarta (B2B) - Kementerian Pertanian (Kementan) menilai audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak sesuai standar prosedur audit. Pasalnya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sementara diserahkan kepada Kementan pada 17 Januari 2013 dan diberi waktu tujuh hari untuk memberi tanggapan.

"Namun pada 18 Januari 2013, LHP akhir sudah dikeluarkan dan dirilis. Kementan memberikan tanggapan pada 23 Januari 2013 atau enam hari setelah penyerahan LHP sementara," kata Menteri Pertanian Suswono kepada pers di kantornya di Jakarta, Kamis (11/4).

Dengan demikian, kata Mentan, LHP yang dirilis mengabaikan tanggapan Kementan. Hal ini tidak sesuai dengan panduan manajemen pemeriksaan BPK, dimana berdasarkan temuan pemeriksaan, pimpinan entitas yang diperiksa akan memberikan tanggapan.

"Yang saya lihat di media, LHP resmi sudah keluar sejak tanggal 18 Januari 2013. Artinya ada prosedur yang diabaikan," kata Mentan Suswono didampingi Dirjen Peternakan Syukur Iwantoro.

Dia menambahkan, LHP dari BPK final tertanggal 18 Januari 2013 telah disampaikan kepada DPR, Presiden dan sudah beredar luas melalui media massa.

"Bahkan telah dilakukan konferensi pers khusus oleh pimpinan BPK kemarin, sampai hari ini, kami pun belum menerimanya. Pihak BPK secara lisan berjanji akan menyampaikan pekan depan. Kami mendapat informasi soal temuan-temuan BPK justru dari media dan DPR," tambah Suswono.

Respon Hasil Audit
Sesuai prosedur, Kementan punya hak untuk menjalankan enam langkah guna merespon hasil audit. Termasuk dalam langkah ini yaitu melakukan konfirmasi terkait hal-hal yang diaudit BPK.

"Pengusaha yang diduga menyalahi kewajiban juga akan diperiksa oleh Kementan. Nantinya Kementan bisa memberikan rekomendasi mengenai langkah lanjutan yang akan diterapkan," ungkap Mentan.

Meski terasa janggal, kata Suswono, LHP sementara yang beredar dikatakan sudah ditanggapi oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Badan Karantina Pertanian sejak 24 Januari 2013. Namun Mentan menilai ada prosedur yang dilewatkan oleh BPK.

Data yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan BPK merupakan roadmap pada awal Januari 2010. Padahal Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) menggunakan roadmap berdasarkan hasil sensus peternakan hasil 2011.
"Sudah ada roadmap baru ketika BPK melakukan pemeriksaan tahap kedua," ujar Mentan.