Pemberdayaan Masyarakat Gunakan APBN, Jangan Dana Asing
Empowering People Use the State Budget, do not Use Foreign Funds
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.JPG)
Jakarta (B2B) - DPR meminta Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk memanfaatkan dana APBN untuk membiayai pemberdayaan masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri) atau Program Penanggulangan Kemiskinan dan Perkotaan (P2KP), dan tidak memanfaatkan dana pinjaman asing.
"Kami menginginkan anggaran untuk PPIP, PNPM-Mandiri dan P2KP dari APBN murni, tidak memanfaatkan dana pinjaman asing. Ini penting agar tidak membebani pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi V DPR-RI, Mulyadi saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Selasa (17/9).
Mulyadi menambahkan, program-program seperti PPIP, P2KP yang merupakan bagian dari Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP) yang ditangani Ditjen Cipta Karya untuk mendukung pengembangan 11.550 desa/kelurahan.
"Besarnya dana itu sekitar Rp3,2 triliun bagi 5.500 Desa melalui PPIP dengan nilai Rp2,8 triliun dan 1.800 Kelurahan melalui P2KT, anggarannya Rp460,8 miliar. Sedangkan untuk program sistem penyediaan air minum melalui P4-SPAM alokasinya sekitar Rp2 triliun yang tersebar untuk 802 kawasan/desa," ungkap Mulyadi.
Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, Imam Ernawi menambahkan, penerima bantuan PPIP berdasarkan SK Menteri PU sebanyak 9.870 desa yang tersebar 372 kabupaten/kota. Jumlah ini bertambah 120 desa menggunakan dana optimalisasi. Sedangkan untuk program P2KP disebar ke 1.800 kelurahan/desa yang ada di 218 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.
Jakarta (B2B) - House of Representatives asked the Directorate General of Human Settlements, Ministry of Public Works to utilize state funds to finance community development through the Rural Infrastructure Development Program (PPIP) and the National Community Empowerment Program (PNPM-Mandiri) or Poverty Reduction Program and Urban (P2KP), and do not use foreign loans.
"We want the budget to PPIP, PNPM-Mandiri and P2KP of pure state budget, do not use foreign loans.This is crucial things to not be a burden on the government," said Vice Chairman of Commission V of the House of Representatives, Mulyadi in a working meeting in Jakarta, Tuesday (17/9).
Mulyadi added programs such the PPIP, P2KP which is part of the Infrastructure Development Acceleration and Expansion of Settlements (P4-IP) which dealt DGHS to support the development of 11,550 villages/urban villages.
"The budget was around Rp3, 2 billion for 5,500 villages through PPIP with a value of Rp2, 8 trillion and 1,800 village through P2KT, budget Rp460, 8 billion. While for the water supply system program through allocation of P4-SPAM around Rp2 trillion to 802 region/village, "said Mulyadi.
Directorate General of Human Settlements, Ministry of Public Works, Imam Ernawi added PPIP beneficiaries by decree of the Minister of Public Works, as many as 9,870 villages scattered 372 districts/cities. This number increased 120 villages using funds optimization. As for the program to 1,800 villages scattered P2KP/villages in 218 cities/districts across Indonesia.
