Makassar, Sulsel (B2B) - Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku turut berpartisipasi pada ´Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan´ oleh Komisi IV DPR RI di Makassar, yang berlangsung di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat pekan lalu (5/6).

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani mengatakan Kunker Panja RUU Pangan, merupakan bagian dari upaya menjaring masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan sektor pertanian, guna menyempurnakan regulasi pangan nasional yang mampu menjawab tantangan pembangunan pertanian di masa depan.

Forum tersebut mempertemukan unsur legislatif, pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta berbagai unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian RI (Kementan) untuk membahas arah kebijakan pangan nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, ketahanan pangan memiliki peran strategis menjaga stabilitas bangsa.

"Ketahanan pangan adalah jantung dari ketahanan nasional. Jika pangan terganggu, maka stabilitas negara pun ikut terganggu," katanya.

Senada hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan bahwa penguatan SDM pertanian dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci menghadapi tantangan sektor pertanian ke depan.

BBPP Batangkaluku

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani mengatakan kehadiran pihaknya pada forum tersebut, menunjukkan komitmen lembaga mendukung pembangunan sistem pangan nasional.

"Tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, juga pada pengembangan kapasitas SDM pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan yang berkelanjutan," katanya.

Panja RUU Pangan yang hadir di Makassar antara lain Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto dan Ahmad Yohan. 

Turut hadir Wakil Gubernur Sulsel, Hj Fatmawati Rusdi dan Walikota Makassar, Munafri Arifuddin.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, dalam arahannya menekankan pentingnya penguatan kelembagaan pangan melalui landasan hukum yang kuat dalam RUU Pangan.

Menurutnya, UU harus menjadi payung hukum yang mampu mengatur berbagai aspek strategis sektor pangan, termasuk penguatan lembaga-lembaga yang berperan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

"Kebijakan tentu bersumber dari UU, karena itu, RUU Pangan harus mampu menjadi dasar pengaturan berbagai kebijakan strategis di tingkat pelaksanaan," ujarnya.

Kegiatan juga dihadiri oleh Kepala BRMP Kementan, Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Barantin, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Aspirasi dan Rekomendasi

Jamaluddin Al Afgani mengatakan pada sesi diskusi, para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan rekomendasi terkait pembangunan sektor pangan dan pertanian. 

Perwakilan Gapoktan Kota Makassar, misalnya, menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi petani, mulai dari kebutuhan peningkatan infrastruktur pertanian danpeningkatan kesejahteraan petani.

"Hingga kekhawatiran terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman yang berpotensi mengurangi luas lahan produktif," katanya.

Melalui partisipasi aktif dalam forum strategis tersebut, ungkap Jamaluddin Al Afgani, BBPP Batangkaluku menegaskan perannya sebagai lembaga pelatihan pertanian yang turut mengawal proses perumusan kebijakan pangan nasional bagi terwujudnya sektor pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern. [fauzan/ilham/timhumas bbppbatangkaluku]