Jakarta [B2B] - Keberangkatan 30 petani milenial di Provinsi Nusa Tenggara Timur [NTT] ke Jepang untuk mengikuti magang ditunda oleh Kementerian Pertanian RI. Langkah tersebut untuk mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat [PPKM]. Regulasi serupa berlaku di Jepang, untuk mengantisipasi pandemi Covid-19.

Kegiatan petani milenial magang Jepang merupakan program Kementan, khususnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP] bagi generasi muda terutama petani milenial untuk belajar tata kelola pertanian di Jepang yang maju, mandiri dan modern.

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo mengatakan Indonesia membutuhkan petani milenial yang siap bersaing global, maka kemampuan tenaga tani harus disiapkan, salah satunya melalui program magang, 

"Harapannya, ilmu dari magang dapat diterapkan setelah kembali ke Indonesia. Keberhasilan pertanian bukan hanya karena alat mesin pertanian atau teknologi, juga ditentukan oleh SDM-nya, maka calon peserta magang harus memanfaatkan peluang sebaik-baiknya untuk diterapkan di tanah air," kata Mentan Syahrul.

Penegasan serupa dikemukakan Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi bahwa petani milenial harus disiapkan untuk terjun ke bisnis pertanian. "Baik level dalam negeri maupun di internasional, salah satu caranya dengan magang ke Jepang.”

Pria yang akrab disapa Prof Dedi mengungkapkan bahwa pelatihan magang bagi pemuda tani ini adalah peluang bagus untuk meningkatkan kompetensi pemuda tani di Indonesia. “Peserta akan dilatih mengenai teknis dan manajemen pertanian, bahasa jepang serta akan ditingkatkan fisik mental dan disiplinnya.”

Setelah pelatihan, peserta mengikuti tes bahasa melalui Japan Language Proficiency Test [JLPT] N4 atau Japan Foundation Test [JFT]-Basic A2 juga Tes skill pertanian melalui Agriculture Skill Assesment Test [ASAT]. Kedua sertifikat, bagian dari persyaratan mengajukan visa “Pekerja Berketerampilan Khusus”/Specified Skilled Worker [SSW] atau Visa Tokutei Ginou.

Keputusan penundaan keberangkatan petani milenial magang ke Jepang dikemukakan Sekretaris BPPSDMP Kementan, Siti Munifah bahwa Indonesia memberlakukan PPKM Darurat, membatasi pergerakan orang di semua kondisi baik perkantoran, perdagangan, transportasi dan lainnya yang harus dipatuhi seluruh warga negara.

“Di Jepang, diberlakukan pembatasan masuknya warga negara asing termasuk dari Indonesia, karena tingginya lonjakan kasus penularan Covid 19," katanya mengacu https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html.

Secara teknis, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian [Puslatan] Lely Nuryanti menambahkan ke-30 peserta telah mendapatkan pembekalan dari Kementan di BBPP Kupang sudah didaftarkan tes Japan Foundation Test [JFT], tapi di-cancel oleh penyelenggara tes JFT, karena PPKM Darurat. Mengacu info http://ac.prometric-jp.com/testlist/jfe/jftbasic_indonesia.html.

Leli Nuryati menambahkan bahwa BBPP Kupang memberi alternatif untuk didaftarkan pada tes berikutnya, hanya saja jadwal tes JFT berikutnya belum dapat dipastikan karena kondisi Covid-19 saat ini. "Tes JFT merupakan kewenangan penyelenggara tes, bukan balai, sehingga balai juga tidak dapat memberi kepastian tes.”

Dia menambahkan, BPPSDMP Kementan pada 2021 juga mendapat informasi tentang pelatihan di Korea, sehingga dilakukan inisiasi yang dijadwalkan berlangsung 90 hari. Informasi tersebut telah disampaikan pada 30 peserta calon magang Jepang, 28 peserta yang bersedia lalu mendaftar atas inisiatif sendiri. Dari 28 calon peserta, telah terpilih 12 peserta yang akan bertolak ke Jakarta, untuk pembekalan khususnya kemampuan bahasa.

“Kita semua berharap pandemi Covid-19 segera usai, hingga kita bisa memberangkatkan petani milenial untuk magang di Jepang maupun negara lainnya," kata Lely. [Cha]