RIPH Jadi Pengatur agar Indonesia tidak Kebanjiran Produk Impor
RIPH be a Regulation that Indonesia does not Overrun Imported Products
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Taswin Bahar
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Kementerian Pertanian menyatakan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak, dalam menghitung besaran impor untuk mendapatkan Rekomedasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Namun, tidak semua permohonan dapat diberikan, karena pasar dalam negeri akan dibanjiri produk impor maka diatur melalui RIPH.
"Permintaan impor produk holtikultura tidak bisa dipenuhi semuanya. Kalau dipenuhi semua bisa banjir impor, makanya kami lakukan pengaturan melalui penerbitan RIPH dengan memperhatikan kepentingan semua pihak," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) Kementerian Pertanian, Haryono di Jakarta, Senin (11/3).
Haryono menambahkan, perhitungan volume komoditi yang mendapatkan RIPH didasarkan pada beberapa faktor seperti kebutuhan nasional dan hasil produksi pertanian nasional.
Menurutnya, pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian No.60 tahun 2012 mengenai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura tengah dievaluasi. Pasalnya, terjadi penambahan jumlah perusahaan yang mengajukan RIPH di semester I tahun ini.
"Tahun lalu sekitar 70-an perusahaan mengajukan RIPH, sedangkan tahun ini mencapai 131 perusahaan importir. Evaluasi, misalnya, berkaitan dengan penyederhanaan prosedur dan penertiban importir," ujarnya.
Kendati begitu, Haryono enggan menjelaskan secara detail bentuk penyederhanaan prosedur dan penertiban importir yang dimaksud. Lebih jauh, dia berkomitmen bahwa RIPH untuk semester II tahun ini bakal terbit Juni mendatang.
Dengan demikian, importir yang mengajukan RIPH semester II/ 2013 sudah bisa mulai mengajukan permohonan pada April 2013. Sebab, proses permohonan hingga penerbitan RIPH memakan waktu sekitar dua bulan.
Jakarta (B2B) - The Ministry of Agriculture states while considering the the interests of all parties, in calculating the amount of imports for Horticultural Products Import Rekomedasi (RIPH). However, not all requests can be granted, because the domestic market will be overrun with imported products regulated by the RIPH.
"Demand for imports of horticultural products can not fulfill entirely. Fulfilled if all, could overrun of imported products, so we do the settings by issuing RIPH by considering the interests of all," said the Executing Director General of Processing and Marketing of Agricultural Products (PPHP) Ministry of Agriculture, Haryono in Jakarta, Monday (11/3).
Haryono added volume calculations commodities get RIPH based on several factors such as national needs and national agricultural production.
According to him, Haryono added that the implementation of the Regulation of the Minister of Agriculture No. 60 of 2012 regarding RIPH being evaluated. Because the addition of the number of companies that filed RIPH in the first half of this year.
"Last year about 70 companies filed a RIPH, while the this year 131 import companies. Evaluation, for example, related to the simplification of procedures and control of importers," he said.
Nevertheless, Haryono reluctant to describe in detail the form of simplification of procedures and control of importers is meant. Further, he committed that RIPH for the second half of this year will be published in June.
Thereby, importers who filed RIPH in the second half of 2013, can begin applying on April 2013. Therefore, until the publication RIPH application process takes about two months.
