Bandung, Jabar [B2B] - Pemerintah Provinsi Jawa Barat [Pemprov Jabar] akan menerapkan zonasi ketahanan pangan berdasarkan warna, seperti halnya Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota bisa bertindak cepat apabila ada kawasan ´kuning´ sebelum terlanjur ´zona merah´ ketahanan pangan. Pelaksanaannya ditetapkan melalui surat keputusan [SK] Ketahanan Pangan sebagai regulasinya.

"Jabar akan mengembangkan pertanian seperti menangani Covid-19. Kita tandai mana daerah yang hijau. Zona kuning ada dimana saja. Begitu juga oranye dan merah. Kita sebut zonasi ketahanan pangan," kata Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang akrab disapa RK pada peluncuran KostraTani bersama Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi di Bandung, Jumat [28/8].

Menurutnya, berdasarkan zonasi warna maka Pemprov dapat mengambil tindakan yang diperlukan termasuk fluktuasi harga pangan pokok. Apabila terindikasi satu wilayah sudah ´lampu kuning´ maka semua potensi terkait digerakkan sebagai tindakan pencegahan.

"Jangan sampai setelah krisis barulah teriak. Zonasi warna kita gunakan untuk menandai mana wilayah yang tangguh, nanti dikasih reward. Kita juga pantau daerah darurat pangan agar disiapkan dana darurat untuk menanggulanginya," kata Kang Emil, sebutan akrabnya saat menjabat Walikota Bandung.

Zonasi warna ketahanan pangan tentu harus ditunjang teknologi informasi [IT] seperti diterapkan Kementerian Pertanian RI melalui digitalisasi pertanian 4.0 pada Balai Penyuluhan Pertanian [BPP] dengan pengembangan Komando Strategis Pembangunan Pertanian [KostraTani] yang digagas Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo.

Penerapan digital khususnya meningkatkan produksi dan  distribusi termasuk menyiapkan data pertanian di gudang desa. Pemda juga memiliki offtaker yang datang dengan harga selayaknya yang dapat mendukung petani tetap berproduksi sekaligus kesejahteraan keluarganya.

“Kalau dijalankan dengan baik, kita yakin Jabar akan jadi yang terbaik. Semua akan naik kelas. Kesejahteraan  petani akan meningkat. Agar terwujud dalam langkah konkrit kita akan buat SK ketahanan pangan,” katanya.

Mentan Syahrul kerapkali mengingatkan bahwa ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama, pemerintah pusat dan daerah serta para pemangku kepentingan. "Pangan tidak boleh bersoal bagi rakyat."

Dedi Nursyamsi selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian - Kementerian Pertanian RI [BPPSDMP] menegaskan dukungan Kementan pada upaya Jabar menjaga ketahanan pangan.

“Kita datang ke sini untuk support sepenuhnya gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa di Jabar. Sama-sama membangun pertanian. Bersama membangun SDM pertanian Jabar. Kalau SDM sudah bagus, peningkatan produktivitas pasti di tangan kita," katanya. [Cha]