Bogor, Jabar [B2B] - Seluruh jajaran Kementerian Pertanian RI khususnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] di pusat hingga ke daerah harus memahami serta memiliki kesadaran dalam penerimaan dan pelaporan gratifikasi, yang berakibat pada terjadinya benturan kepentingan.

Seruan tersebut dikemukakan Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi pada jajarannya tentang ´benang merah´ dari Peraturan Menteri Pertanian RI [Permentan] Nomor 7 Tahun 2022 tentang ´Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian.´

"Untuk itu, seluruh Aparatur Sipil Negara [ASN] yang dinyatakan memiliki potensi benturan kepentingan, wajib melaporkan kepada atasan langsung," kata Dedi Nursyamsi pada pembukaan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah [SPIP] di Bogor di Bogor, Jabar pada Selasa petang [21/2].

Dia menambahkan, ASN wajib melaporkan kepada atasan langsung, tujuannya untuk penelaahan potensi benturan kepentingan, atau bisa melalui sistem pengaduan masyarakat dengan melampirkan bukti terkait.

Arahan Dedi Nursyamsi dikemukakan pada pembukaan Workshop SPIP yang berlangsung tiga hari, 21 -23 Februari 2023, yang dihadiri lebih 60 peserta secara tatap muka [offline] dan daring [online] dari unit kerja [satuan kerja/Satker] di pusat dan unit-unit pelaksana [UPT] lingkup BPPSDMP Kementan di seluruh Indonesia di antaranya Joko Tri Harjanto, Ketua SPI BBPP Binuang.

"Permentan No 7/2022 mengusung semangat reformasi birokrasi, yang bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, bebas dan bersih KKN serta mampu melayani publik, sesuai dengan nilai-nilai dasar dan kode etik ASN," katanya.

Komitmen jajaran BPPSDMP Kementan sejalan instruksi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo tentang Permentan No 22/2022 dalam upaya Reformasi Birokrasi. 

"Tujuan Permentan tersebut agar seluruh program Kementan dapat berjalan dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan," kata Mentan Syahrul.

Menurutnya, Satuan Pelaksana Pengendalian Internal Pemerintah [Satlak SPIP] dan seluruh petugas pelaksana kegiatan harus bekerja transparan dan akuntabel. 

"Penuh loyalitas terutama dalam pengelolaan aset dan anggaran negara serta mampu bekerja dalam tim yang saling mendukung dan melengkapi baik pusat maupun daerah," kata Mentan.

Ketua SPI BBPP Binuang, Joko Tri Harjanto menegaskan komitmen jajaran Balai Besar Pelatihan Pertanian [BBPP] di wilayah Kalimantan yang berlokasi di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan [Kalsel] untuk mematuhi dan melaksanakan Permentan No 7/2022.

Menurutnya, Kepala BBPP Binuang, Bambang Haryanto mengingatkan agar serius dan fokus mengikuti Workshop SPIP yang digelar oleh Koordinator Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat BPPSDMP Kementan.

"Kabalai Binuang mengingatkan agar tim dari BBPP Binuang fokus dan serius mengikuti workshop, sehingga dapat diimplementasikan di BBPP Binuang untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi," kata Joko TH yang hadir di Bogor disertai Sub Kooordinator Program dan Kerjasama, Agus Sumantri.

Joko TH menambahkan dari instruksi Mentan Syahrul dan arahan Kabadan Dedi Nursyamsi terhadap kegiatan Workshop SPIP tentang kegiatan SPIP BPPSDMP TA 2003 antara lain tentang pembinaan SPIP pada UPT lingkup BPPSDMP serta Satuan Kerja [Satker] dekonsentrasi sebagai pengendali dana Dekon BPPSDMP Kementan.

"Koordinasi antar Tim Satlak PI Pusat dan UPT. Penilaian SPIP yang mencakup penerapan Lima Unsur Pengendalian untuk mengukur kematangan atau maturitas SPIP," katanya.

Tak kalah penting, kata Joko TH, pengelolaan dan pencegahan korupsi dan gratifikasi melalui sosialisasi kepada seluruh pegawai; asistensi pencapaian predikat Wilayah Bebas Korupsi - Wilayah Bersih Bebas Melayani [WBK-WBBM] kepada UPT lingkup BPPSDMP Kementan dan pengendalian internal laporan keuangan. [Jeka/Agus/humasbbppbinuang]