Gorontalo (B2B) - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional berkat kerja keras petani dan nelayan serta dukungan kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor pertanian dan perikanan.

Hal tersebut disampaikan Wapres saat membuka Pekan Nasional (Penas) XVII Petani dan Nelayan Tahun 2026 di Gorontalo, Sabtu (20/6).

Menurut Wapres Gibran, kemandirian pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah di tengah berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang hingga gangguan rantai pasok dunia.

"Kita tidak boleh bergantung kepada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan. Karena itu, kemandirian pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah," ujar Wapres Gibran.

Meski capaian sektor pangan terus menunjukkan tren positif, Wapres menegaskan pemerintah akan terus membenahi tata kelola pertanian, termasuk pengendalian alih fungsi lahan, penyediaan benih unggul, akses permodalan, kepastian pasar, serta distribusi pupuk subsidi yang lebih efektif.

Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran juga mengapresiasi langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang memangkas 145 regulasi distribusi pupuk subsidi sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh petani.

Swasembada Pangan

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan bahwa target swasembada pangan yang semula diproyeksikan tercapai dalam empat tahun berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun.

"Ini yang tercepat sepanjang sejarah Indonesia," ujar Mentan Amran.

Menurut Mentan Amran, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brasil. 

Capaian tersebut mendorong stok pangan nasional mencapai sekitar 5,2 juta ton, tertinggi sejak Indonesia merdeka.

Di tingkat petani, kesejahteraan juga menunjukkan peningkatan. Harga gabah kini berada pada level Rp6.500 per kilogram sesuai kebijakan pemerintah, sementara Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 127 atau tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

Selain itu, nilai ekspor pertanian meningkat Rp166 triliun sehingga total ekspor pertanian nasional mencapai Rp765 triliun. 

Pemerintah juga tengah menyiapkan program bantuan bibit gratis untuk komoditas strategis seperti kakao, kelapa, tebu, dan komoditas perkebunan lainnya yang akan mencakup lahan seluas 870 ribu hektare.

Tata Niaga Sawit

Pada subsektor perkebunan, pemerintah juga melakukan pembenahan tata niaga sawit melalui kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) satu pintu.

Kebijakan tersebut diterapkan setelah ditemukan anomali harga tandan buah segar (TBS) sawit yang tidak sejalan dengan kenaikan harga CPO global dan penguatan nilai tukar dolar AS.

"Saat ini harga TBS mulai kembali normal dan kami berharap dapat meningkat hingga 10 persen untuk memperkuat kesejahteraan petani sawit," kata Mentan Amran.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan petani memperoleh harga yang lebih adil dan menikmati manfaat dari perbaikan tata niaga komoditas perkebunan.

"Tidak mungkin capaian ini terjadi tanpa kerja keras petani dan nelayan Indonesia. Ini juga berkat keberpihakan Presiden dan Wakil Presiden terhadap sektor pertanian," tegas Mentan Amran.

Ke depan, pemerintah akan mempercepat hilirisasi pertanian dan perkebunan guna meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan pangan dunia. [shinta/timhumas bbpustakakementan]