Gowa, Sulsel (B2B) - Dalam upaya meningkatkan kualitas dan standar pelayanan publik, Kementerian Pertanian RI (Kementan) khususnya Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2026 bertempat di Aula Hasanuddin di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis (12/2).

Kegiatan FKP dihadiri oleh Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan (BPPSDMP) Zuroqi Mubarol yang diwakili oleh Ketua Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat BPPSDMP, Ifan Muttaqien; pengguna layanan, mitra kerja, akademisi dan unsur internal BBPP Batangkaluku.

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani mengatakan kehadiran peserta FKP yang memberikan masukan, saran dan kritik konstruktif demi peningkatan kualitas layanan publik di bidang pelatihan pertanian.

Kepentingan dan kepuasan publik menjadi harapan Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman, yang menekankan bahwa layanan publik di bidang pertanian harus menjadi model bagi sektor lain, mengingat peran pentingnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Semua layanan publik di bawah Kementan harus berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan," katanya.

Hal senada dikemukakan Kepala BPPSDMP Kementan, Idha Widi Arsanti yang menilai kolaborasi sangat penting, dan meyakini sinergi dengan banyak pihak akan menghasilkan dampak nyata. 

BBPP Batangkaluku

Upaya Kementan menjadi komitmen BBPP Batangkaluku, yang dikemukakan Kabalai Jamaluddin Al Afgani dalam sambutannya, bahwa pelaksanaan FKP bertujuan membangun pemahaman bersama serta menemukan solusi antara BBPP Batangkaluku dan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan.

“Sasaran pelaksanaan FKP adalah memperoleh bahan masukan dari publik sebagai dasar perumusan dan perbaikan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik maupun pelatihan pertanian di BBPP Batangkaluku,” katanya.

Jamaluddin Al Afgani menambahkan, upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut diperkaya dengan masukan dari lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI (ORI) untuk memastikan standar layanan yang diterapkan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan ORI Perwakilan Sulawesi Selatan, Herwin Gunawan, menyampaikan bahwa pelayanan prima merupakan pelayanan yang diberikan dengan kualitas melebihi harapan pengguna layanan.

"Oleh karena itu, pegawai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus memahami organisasi, produk layanan, serta karakteristik pengguna layanan," katanya.

Herwin Gunawan menambahkan, terdapat enam faktor utama keberhasilan dalam mendukung pemberian pelayanan publik yaitu komitmen pimpinan, visi bersama, pengembangan diri aparatur, pelibatan masyarakat, strategi komunikasi efektif, monitoring dan evaluasi perkembangan berkelanjutan.

Di akhir kegiatan, dilakukan penandatanganan berita acara bersama seluruh stakeholder dan penandatangan perjanjian kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin Makassar (Unhas) dengan BBPP Batangkaluku. [ilham/timhumas bbppbatangkaluku]