Jakarta [B2B] - Sistem penyuluhan efektif dan efisien bagi petani/pekebun kelapa sawit menjadi sangat penting, untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat masih 2,7 ton di bawah rata-rata nasional, 9 ton per hektar, akibat tantangan teknis dan nonteknis terkait kualitas SDM, kelembagaan petani, agro-input dan modal usaha.

"Guna mendukung petani mengatasi masalah tersebut, diperlukan penguatan penyuluh, baik aparatur sipil negara atau ASN maupun penyuluh swadaya dan swasta untuk mendorong peningkatan pengetahuan petani dan membangun kapasitas petani sawit," kata Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi di Jakarta, Selasa [20/4].

Menurutnya, Kementerian Pertanian RI menyadari peran sawit menjadi penyumbang penting devisa negara dari nilai ekspor yang terus meningkat, juga penggerak perekonomian daerah, menyerap tenaga kerja dan mendukung pengentasan kemiskinan di pedesaan.

"Pada 2018, luas perkebunan sawit mencapai 14,7 juta hektar dan 6 juta hektar di antaranya, atau 40,9 persen, merupakan perkebunan sawit rakyat, dengan produksi CPO sebesar 40 juta ton," kata Dedi Nursyamsi saat membuka rapat 'Rencana Aksi Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Swadaya dan Swasta di Kawasan Perkebunan Sawit Rakyat [PSR] berbasis Kelembagaan Ekonomi Petani [KEP].

Dedi Nursyamsi mengingatkan instruksi dan arahan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo tentang peran petani sawit bagi peningkatan produktivitas sawit nasional. Implementasinya, Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No 40/2020 mengingat peran sawit sebagai kontributor ekonomi utama wilayah, terutama pada 31 kabupaten/kota khususnya Provinsi Riau dan sebagian wilayah di Kalimantan dan Sulawesi.

"Kebun sawit secara keseluruhan menyerap 8,2 juta orang tenaga kerja, di antaranya 4,2 juta di PSR. Sawit juga sumber penghidupan 1,5 juta keluarga petani," kata Dedi Nursyamsi didampingi Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah dan Government Advisor PT SMART Tbk, R Azis Hidayat serta sejumlah pejabat terkait di Kementan.

Dia mengharapkan penyuluh swadaya dan swasta memanfaatkan Balai Penyuluhan Pertanian [BPP Kostratani] sebagai sarana melakukan aktivitas pemberdayaan petani/pekebun sawit.

Azis Hidayat mengurai total luas sawit 16,38 juta hektar, luas sawit rakyat 6,72 juta hektar sementara potensi peremajaan PSR sekitar 2,78 juta hektar, 2,27 juta hektar di antaranya melalui plasma dan swadaya. Target peremajaan PSR pada 2021 sekitar 180.000 hektar pada 108 kabupaten di 21 provinsi. Target terluas Riau sekitar 26.500 hektar dan terkecil Bangka Belitung, 500 hektar.

"Kriteria lahan peremajaan dengan dana hibah BPDP-KS mengacu Permentan No 7 tahun 2019 harus milik pekebun, usia tanaman di atas umur ekonomis 25 tahun, produktivitas kurang atau sama dengan 10 ton TBS per hektar minimal usia sawit tujuh tahun, dan kebun tanpa benih unggul, dengan umur tanaman minimal dua tahun," kata Azis Hidayat.

Siti Munifah menegaskan komitmen Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] atas instruksi Mentan Syahrul Yasin Limpo dan arahan Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi, untuk meningkatkan produktivitas PSR dan kesejahteraan petani sawit yang berkorelasi dengan pendapatan devisa. 

Dukungan penyuluh, kata Siti Munifah, data Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian [Simluhtan] per 31 Desember 2020 ada 25.707 orang penyuluh PNS; 11.749 penyuluh honorer [THL TBPP]; 29.469 penyuluh swadaya dan 140 penyuluh swasta.

"Dari jumlah penyuluh swadaya tersebut, perlu dipetakan penyuluh swadaya yang wilayahnya berada dengan kawasan perkebunan kelapa sawit," katanya didampingi Koordinator Substansi Perencanaan BPPSDMP, Dewi Darmayanti.

Menurut Siti Munifah, idealnya satu penyuluh swadaya/swasta membina 200 hingga 500 hektar sawit, atau rata-rata 350 hektar per penyuluh. Khusus PSR diperkirakan membutuhkan 17.244 orang penyuluh untuk menjangkau target 6 juta hektar PSR.

"Dukungan semua pihak dalam penumbuhan dan pengembangan penyuluh swadaya dan swasta serta dukungan pembiayaan diperlukan, untuk itu, pemerintah daerah, kementerian terkait dan BPDPKS," katanya.