Gandeng BUMN, Pembangunan Pertanian Harus dengan Sinergi dan Kerja Keras

Indonesian Govt Oversees the Distribution of Subsidized Fertilizer for Farmers

Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani


Gandeng BUMN, Pembangunan Pertanian Harus dengan Sinergi dan Kerja Keras
SINERGI BUMN: Mentan Syahrul Yasin Limpo menyaksikan penandatanganan MoU oleh Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi [kanan] dan Dirut Pupuk Kaltim, Rahmat Pribadi [Foto: BPPSDMP]

Bontang, Kaltara [B2B] - Guna menjaga produktivitas pertanian, Kementerian Pertanian RI sinergi dengan PT Pupuk Kaltim untuk penguatan SDM Pertanian ditandai penandatanganan Nota Kesepahaman [MoU] oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) di Bontang, Kaltim pada Jumat [10/9] disaksikan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo dan Dirut PT Pupuk Indonesia Holding Company [PIHC] Bakir Pasaman.

Saat kunjungan ke PT Pupuk Kaltim, Mentan Syahrul mengatakan Kementan telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pertanian: maju, mandiri, dan modern sebagai pedoman bertindak cerdas, tepat dan cepat untuk mencapai kinerja lebih baik, mengoptimalkan sumber daya dan memanfaatkan teknologi mutakhir.

Kementan juga berkomitmen menyiapkan SDM pertanian yang berjiwa wirausaha, katanya, maka untuk menjamin produktivitas, kontinuitas dan ketahanan pangan adalah penumbuhan 2,5 juta pengusaha pertanian milenial hingga 2024. 

"Peluang keterlibatan generasi muda sangat besar mengingat Indonesia mengalami bonus demografi, dicirikan dominannya jumlah penduduk usia produktif," kata Mentan Syahrul.

Mentan juga menekankan peran penting industri pupuk khususnya PT Pupuk Kaltim untuk mewujudkan kemajuan sektor pertanian, tidak boleh salah dan berspekulasi, tapi harus dengan sinergi dan kerja keras menggunakan teknologi modern termasuk pupuk berkualitas yang kuantitasnya terjamin.

"Oleh karena itu, saya mengajak Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim, mari kita menembus langit, sama-sama mengabdi untuk bangsa. Indonesia tidak boleh kalah dengan negara lain. Tidak boleh kalah dari Thailand, Vietnam," pintanya.

Upaya pemerintah meningkatkan produksi beras tercatat berhasil. Badan Pusat Statistik [BPS] melansir produksi beras dari 2018 hingga 2020 surplus, begitu pula 2021 diperkirakan surpulus. Produksi beras 2018 surplus 4,37 juta ton; 2019 surplus 2,38 juta ton; dan 2020 surplus 1,97 juta ton. BPS pun mencatat sejak 2019 hingga September 2021 tidak ada impor beras umum. 

"Dua tahun di masa pandemi, hanya sektor pertanian yang pertumbuhannya positif, tidak pernah negatif, karena kita mampu mengelola sumberdaya alam dan SDM pertanian dengan baik dan kerja keras. Bukan kita capai karena kebetulan dukungan alam yang bagus," kata Mentan Syahrul.

Sementara Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi usai penandatanganan MoU mengatakan bahwa generasi milenial tumbuh bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi sehingga dituntut kreativitas dalam segala aspek kehidupan.  

“Penandatanganan MoU untuk mewujudkan sinergitas pendidikan tinggi vokasi pertanian, meningkatkan produksi, produktivitas dan efisiensi serta penguatan SDM pertanian sehingga dapat menghasilkan lulusan Politeknik sebagai qualified job creator dan job seeker," kata Dedi.

Kementan berupaya melakukan penyempurnaan dan/atau penyusunan kurikulum nasional yang mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan sesuai yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri.

Dirut PT Pupuk Kaltim, Rahmad Pribadi menegaskan komitmennya terus mendukung program Kementan, untuk siap bekerjasama dan mendukung program Kementan meningkatkan produktivitas pertanian. 

"Untuk memaksimalkan kapasitas produksi dan distribusi bagi pemenuhan kebutuhan industri pertanian, Pupuk Kaltim mengimplementasikan teknologi berbasis industri 4.0 di seluruh lini mulai dari smart operation, smart maintenance, smart distribution, hingga digital performance management system," kata Rahmad Pribadi. [Cha]

Bontang of East Borneo [B2B] - Indonesian Agriculture Ministry continues to control distribution of subsidized fertilizers to target them due to the long distribution chain, dualism of prices, scarcity of products, mixing of non-subsidized and subsidized fertilizers, weakness of supervision, and counterfeiting of quota fertilizers to improve the distribution of subsidized fertilizer through Definitive Plans for Group Needs by online [e-RDKK] and Farmer Cards.