Tapin, Kalsel [B2B] - Kementerian Pertanian RI khususnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP] mendukung revitalisasi penyuluh pertanian di era digital agar adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi di era Industri 4.0. Mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi  pada Permenpan RB No 35/2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

Permenpan RB No 35/2020 bertujuan meningkatkan kompetensi dan pemberian pengakuan kompetensi penyuluh pertanian. Tujuannya, menjamin SDM memiliki kualifikasi kompetensi kerja yang sesuai tuntutan profesi berupa keterampilan/keahlian, pengetahuan dan sikap mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia [SKKNI] dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia [KKNI].

Komitmen BPPSDMP Kementan meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh mengemuka pada programa online Wisatani sesi 101 yang digelar BBPP Binuang, Rabu [18/5]. Hadir Kepala Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP Kementan [Puslatan] Leli Nuryati selaku keynote speaker didampingi Kepala BBPP Binuang, Yulia Asni Kurniawati. Widyaiswara Adi Widiyanto dan Retno Hermawan selaku narasumber dan moderator WisaTani sesi 101.

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo bahwa Presiden RI Joko Widodo menaruh perhatian tinggi pada upaya penguatan SDM pertanian dan penerapan teknologi tepat guna di Era Industri 4.0. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945.

"Presiden Jokowi menyadari pentingnya fungsi penyuluhan sebagai jembatan diseminasi inovasi teknologi hasil penelitan kepada petani, serta memberdayakan petani dan keluarganya agar mampu menerapkan konsep agribisnis secara utuh yang selaras dengan potensi wilayahnya dan memperhatikan kelestarian alamnya," kata Mentan Syahrul.

Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi mengatakan Presiden RI pertama, Soekarno pada misinya membangun pangan menyampaikan bahwa masalah pangan merupakan masalah hidup dan matinya suatu bangsa.

“Bangsa yang mampu mengatasi masalah pangan akan tetap eksis. Oleh karena itu, terkait pangan Soekarno menyatakan kita harus bersifat radikal agar pangan tidak bermasalah," kata Dedi mengutip filosofi Soekarno.

Untuk membangun pangan, katanya lagi, maka sebelum membangun SDM pertanian, sebelum membangun petani, kita harus terlebih dahulu membangun penyuluhnya. "Penyuluh kita luar biasa. 60% pangan kita itu berkat peran penyuluh meningkatkan produktivitas, maka, harus terus kita perkuat kompetensi penyuluh."

Kepala Puslatan BPPSDM Kementan, Leli Nuryati mengapresiasi komitmen dan upaya BBPP Binuang, khususnya Kabalai Yulia Asni Kurniawati menginisiasi sosialisasi Permenpan RB No 35/2020 melalui WisaTani sesi 101 tersebut.

"Kami apresiasi komitmen dan inisiasi Kabalai Binuang bagi penyuluh dan pembangunan pertanian Indonesia. Luar biasa atensi penyuluh, saat ini saya lihat ada 339 partisipan WisaTani yang online dari seluruh Indonesia," kata Kapuslat.

Leli Nuryati mengapresiasi program WisaTani yang digelar BBPP Binuang sebagai program inspiratif yang dapat mendukung sosialisasi dari Permenpan RB No 35/2020. Pasalnya, regulasi tersebut dilatar belakangi oleh upaya mendorong dan mendukung transformasi jabatan struktural ke fungsional penyuluh [jabatan di unit kerja pusat, provinsi dan kabupaten/kota].

"Alih fungsi jabatan dan penyetaraan jabatan ke fungsional penyuluh, antara lain dari fungsional peneliti ke fungsional penyuluh pertanian," kata Kapuslat.

Sementara Kepala BBPP Binuang, Yulia AK mengingatkan penyuluh tentang Permenpan RB No 35/2020 yang menuntut hadirnya penyuluh adaptif terhadap teknologi informasi dan digitalisasi pertanian.

"Manfaatkan teknologi informasi untuk mensinergikan dan mempercepat akses data dan informasi pembangunan pertanian, dari tingkat pusat sampai ke kecamatan," kata Yulia AK. [Agus]