Optimalkan Oplah & CSR NTT, Kementan Perkuat Produksi Pangan Nasional
Indonesia Increases Rice Production through the Development of Smallholder Rice Fields
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Sumba Barat Daya, NTT (B2B) - Kementerian Pertanian RI (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) kembali melaksanakan Gerakan Tanam Serempak pada Jumat (12/6/2026) sebagai upaya menjaga momentum produksi pangan nasional dan mendukung tercapainya swasembada pangan berkelanjutan.
Kegiatan tanam dipusatkan di Desa Tematana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) serta dilaksanakan serempak di berbagai wilayah Indonesia pada lokasi Optimalisasi Lahan (Oplah) Tahun 2024 dan 2025, serta lahan Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun 2025.
Hadir pada kegiatan tersebut Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin; Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti; Sekretaris Badan, Zuroqi Mubarok; Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang, Roby Darmawan; Kepala SMKPP Negeri Kupang, Bogarth K. Watuwaya; serta Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla beserta jajaran pemerintah daerah.
Secara nasional, Gerakan Tanam Serempak kali ini dilaksanakan di 25 provinsi dengan target areal tanam mencapai 52.510 hektare. Luasan tersebut terdiri atas Optimalisasi Lahan (Oplah) Tahun 2024 seluas 25.200 hektare, Oplah Tahun 2025 seluas 25.170 hektare, serta lahan Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun 2025 seluas 2.140 hektare.
Kegiatan ini melibatkan wilayah dari Aceh hingga Papua dan menjadi bagian dari upaya percepatan pemanfaatan lahan yang telah mendapatkan intervensi program Kementerian Pertanian agar segera berproduksi. Melalui Gerakan Tanam Serempak, pemerintah mendorong peningkatan indeks pertanaman sekaligus menjaga kesinambungan produksi pangan nasional di berbagai sentra pertanian.
Gerakan Tanam Serempak ini tidak hanya menjadi kegiatan simbolis, tetapi merupakan upaya percepatan tanam untuk meningkatkan indeks pertanaman dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan hasil program Oplah maupun Cetak Sawah Rakyat (CSR). Kegiatan ini juga menjadi bagian dari penguatan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
Gerakan ini menjadi langkah konkret Kementerian Pertanian dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung tercapainya swasembada padi secara berkelanjutan.
Optimalisasi lahan dan percepatan pemanfaatan lahan Cetak Sawah Rakyat menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Semakin cepat lahan yang telah dibuka, diperbaiki, dan disiapkan dapat ditanami, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan produksi pangan dan penguatan swasembada nasional.
Selain itu, percepatan tanam juga menjadi strategi antisipasi terhadap dampak perubahan iklim, termasuk potensi El Nino, yang berisiko menurunkan produksi pangan akibat berkurangnya ketersediaan air dan mundurnya musim tanam. Dengan percepatan tanam, tanaman dapat memanfaatkan ketersediaan air secara optimal sebelum memasuki periode kering sehingga risiko kehilangan produksi dapat diminimalkan.
Instruksi Mentan
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa percepatan tanam menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas produksi nasional di tengah tantangan global dan iklim.
Percepatan tanam dilakukan untuk menjaga momentum produksi nasional agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi serta memperkuat fondasi swasembada pangan yang berkelanjutan.
Menteri Pertanian juga terus mendorong optimalisasi seluruh lahan pertanian yang telah mendapatkan dukungan program pemerintah agar segera memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi pangan nasional.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa keberhasilan Gerakan Tanam Serempak sangat ditentukan oleh pengawalan dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan di lapangan.
“Percepatan tanam harus terus dijaga dengan pengawalan yang kuat. Penyuluh pertanian bersama petani menjadi ujung tombak untuk memastikan lahan yang sudah siap dapat segera ditanami dan menghasilkan produksi yang optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Gerakan Tanam Serempak yang kembali dilaksanakan menjadi akselerator untuk meningkatkan produktivitas lahan sekaligus mendorong peningkatan indeks pertanaman di berbagai wilayah.
“Kami kembali melaksanakan Gerakan Tanam Serempak yang dipusatkan di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, dan diikuti 25 provinsi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Lebih dari 52 ribu hektare lahan kembali ditanami melalui gerakan ini,” ujarnya.
“Gerakan ini menjadi akselerator untuk mendorong petani terus melakukan tanam setelah panen sehingga produktivitas lahan dan indeks pertanaman dapat meningkat, dari satu kali tanam menjadi dua hingga tiga kali tanam dalam setahun,” tambahnya.
Oplah CSR
Arsanti menegaskan bahwa lahan hasil optimalisasi maupun lahan Cetak Sawah Rakyat harus segera dimanfaatkan secara produktif agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi petani sekaligus meningkatkan produksi pangan nasional.
“Kita dorong peningkatan indeks pertanaman hingga IP 250 bahkan IP 300 pada lahan yang telah mendapatkan intervensi program pemerintah. Dengan dukungan pompanisasi, varietas unggul adaptif iklim, serta pendampingan penyuluh, lahan-lahan tersebut harus mampu menghasilkan lebih optimal,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar kegiatan tanam tidak hanya dilakukan pada saat Gerakan Tanam Serempak, tetapi terus berlanjut secara konsisten di lapangan.
“Tanam harus terus berjalan setiap hari, tidak hanya saat Gerakan Tanam Serempak saja. Penyuluh juga harus tetap semangat mendampingi petani dalam kegiatan pertanaman di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Menurutnya, pemanfaatan alat dan mesin pertanian modern juga menjadi faktor penting dalam mempercepat proses budidaya sekaligus meningkatkan efisiensi usaha tani.
“Penggunaan alsintan seperti rice transplanter, drone pertanian, dan dukungan teknologi lainnya akan mempercepat proses tanam, meningkatkan efisiensi, serta membantu petani dalam menghadapi keterbatasan tenaga kerja,” katanya.
Pelaksanaan Gerakan Tanam Serempak ini dilakukan di tengah capaian sektor pertanian yang terus menunjukkan tren positif. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini tercatat mencapai sekitar 5,7 juta ton, tertinggi dalam sejarah Indonesia.
Capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus memperkuat produksi nasional melalui peningkatan luas tanam dan indeks pertanaman.
Berdasarkan data realisasi tanam periode Oktober 2025 hingga 10 Juni 2026, luas tanam pada lokasi Oplah 2024 telah mencapai 450.749 hektare dengan indeks pertanaman 1,29.
Sementara Oplah 2025 mencapai 574.142 hektare dengan indeks pertanaman 1,31, sedangkan lahan Cetak Sawah Rakyat (CSR) telah tertanami seluas 58.028 hektare atau sekitar 95,44 persen dari target yang ditetapkan.
Sinergi Pusat Daerah
Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pertanian terhadap pengembangan sektor pertanian di wilayahnya. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
Dukungan terhadap pelaksanaan Gerakan Tanam Serempak juga disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin. Menurutnya, kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut menjadi langkah positif dalam mendorong peningkatan produksi pangan nasional.
“Saya mendukung Gerakan Tanam Serempak, terutama yang hari ini dipusatkan di Sumba Barat Daya. Semoga kegiatan ini memberikan dampak yang baik bagi peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian, yang mengikuti kegiatan secara luring dari Provinsi Banten, menyampaikan bahwa sektor pertanian saat ini mendapatkan perhatian besar dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, berbagai kebijakan strategis telah dilakukan pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian, mulai dari penyederhanaan tata kelola pupuk yang berdampak pada penurunan harga pupuk, hingga penguatan penyerapan gabah petani oleh Perum Bulog guna menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Perhatian Presiden terhadap sektor pertanian sangat besar. Berbagai kebijakan yang dijalankan saat ini diarahkan untuk memperkuat produksi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Setelah target swasembada pangan tercapai, arah berikutnya adalah memperkuat daya saing pertanian Indonesia hingga mampu melakukan ekspor ke negara-negara tetangga,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi, Tin Latifah, yang mengikuti kegiatan secara luring dari Provinsi Lampung, berharap Gerakan Tanam Serempak dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan luas tanam dan produksi pangan nasional.
Ia menilai ketersediaan air masih menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya percepatan tanam di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi seluruh pihak untuk memastikan dukungan sarana dan prasarana pengairan dapat berjalan optimal sehingga target tanam yang telah ditetapkan dapat tercapai.
“Semoga Gerakan Tanam Serempak ini mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi pangan nasional. Tantangan yang masih kita hadapi saat ini adalah pemenuhan kebutuhan air untuk mengejar target tanam, sehingga perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, hingga petani di lokasi pelaksanaan.
Gerakan Tanam Serempak ini juga menjadi bagian dari upaya modernisasi pertanian dan regenerasi petani melalui pelibatan generasi muda dalam pembangunan sektor pertanian nasional. [esap/timhumas bppsdmpkementan]
Southwes Sumba of East Nusa Tenggara[B2B] - The role of agricultural training center as the Technical Implementation Unit [UPT] of Indonesian Agriculture Ministry across the country such as the Agricultural Training Center or the BBPP seeks to improving the competence and welfare of Indonesian farmers
The objective of the Indonesia Agriculture Ministry or the Kementan is to increase production and productivity, increasing farmers´ knowledge and skills in implementing climate smart agriculture, reducing the risk of crop failure, reduce the effect of greenhouse gases, and increase the income of farmers in irrigated areas and swamp areas.
Indonesian Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman stated that the government´s commitment to developing agriculture, especially in the development of advanced, independent and modern agricultural human resources.
“The goal is to increase the income of farming families and ensure national food security. Farmer regeneration is a commitment that we must immediately realize," Minister Sulaiman said.
He stated that increasing farmers´ knowledge and skills in implementing climate smart agriculture, reducing the risk of crop failure, reducing the greenhouse gas effect and increasing farmers´ income in irrigated areas and swamp areas.
He reminded about the important role of vocational education, to produce millennial farmers who have an entrepreneurial spirit.
"Through vocational education, we connect campuses with industry so that Polbangtan graduates meet their needs and are ready for new things," Sulaiman said.
The objective of the Indonesia Agriculture Ministry is to increase production and productivity, increasing farmers´ knowledge and skills in implementing climate smart agriculture, reducing the risk of crop failure, reduce the effect of greenhouse gases, and increase the income of farmers in irrigated areas and swamp areas.
The target is to increase cropping intensity through irrigation rehabilitation, revitalization and modernization activities, the realization of a sustainable irrigation system through the revitalization of irrigation management, increasing institutional strengthening, as well as increasing the capacity and competence of human resources in irrigation management and increasing production and productivity.
Increasing farmers´ knowledge and skills in implementing climate smart agriculture, reducing the risk of crop failure, reducing the greenhouse gas effect and increasing farmers´ income in irrigated areas and swamp areas.
The main objective is to increase motivation for agricultural extension workers, agricultural extension centers, farmer groups, women farmer groups and farmer economic groups in agribusiness-oriented farming.
