Jakarta [B2B] - Politeknik Pembangunan Pertanian [Polbangtan] harus memiliki karakter dan ciri khas didukung sinergi antar instansi terkait untuk menghasilkan lebih banyak petani milenial. Langkah-langkah krusial harus dilakukan melalui revisi statuta meliputi penyelarasan visi dan misi Polbangtan dengan Kementerian Pertanian RI, mengetahui potensi institusi, ciri khas program studi dan penyesuaian persyaratan jabatan direktur Polbangtan Pasal 28 Ayat 1e.

"Tujuannya, agar penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Polbangtan dapat berjalan dengan baik dan optimal melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tiga pilar dasar pola pikir dan kewajiban bagi mahasiswa mengikuti pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat," kata Kepala Pusat Pendidikan Pertanian [Pusdiktan BPPSDMP] Idha Widi Arsanti pada focus group discussion [FGD] yang berlangsung online di Jakarta, belum lama ini, yang dipancarluaskan ke seluruh Indonesia.

Langkah-langkah yang ditempuh Pusdiktan tersebut mengindikasikan pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini, tak menyurutkan tekad dan semangat Pusdiktan, selaku salah satu pilar Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP] tetap bekerja online melaksanakan kerja dari rumah [Work from Home/WFH].

Komitmen Pusdiktan sejalan dengan instruksi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo bahwa pandemi Covid-19 dan pendidikan vokasi adalah bagian dari cerita baru dunia, di mana Covid-19 mengubah ke arah yang lebih digital. "Kita mengurangi pertemuan fisik menjadi komitmen melalui digital." 

Senada dengan arahan Mentan Syahrul, Kepala BPPSDMP  Kementan, Prof Dedi Nursyamsi menyampaikan bahwa pendidikan vokasi pertanian bertujuan membangun milenial pertanian Indonesia berkualitas, untuk menghasilkan lulusan berkualitas sebagai job creator dan job seeker. 

Kapusdik Idha WA menambahkan bahwa Pusdiktan memandang perlu memiliki ciri khas tersendiri sebagai ´nilai jual´ tanpa mengesampingkan sinergi baik antarinstansi. "Sinergi antar instansi terkait diperlukan untuk menghasilkan semakin banyak petani milenial."

Tim dari Biro Hukum Kementan, Ariel Ramadhan mengatakan bahwa hal-hal struktural sebaiknya disepakati bersama setiap Polbangtan agar memiliki standar yang sama. Sementara visi, misi dan tujuan dapat berbeda dari setiap Polbangtan.

"Selain itu, revisi statuta Polbangtan juga dinilai perlu mempertimbangkan kebijakan pemerintah terkait perampingan eselon tiga dan empat di kementerian dan lembaga pemerintah," kata Ariel Ramadhan.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan - Pusdiktan mengatakan hal-hal yang didiskusikan akan menjadi draft dan akan dibahas dengan Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan [OKe] terkait usulan revisi statuta, namun beberapa poin dapat disepakati terkait dengan persyaratan direktur. "Narasi akan disampaikan dan dibahas secara langsung [tidak online] dengan tim dari Biro OKe." [Nrt/Vtr]