Pontianak, Kalbar [B2B] - Gubernur Kalbar H Sutarmidji menargetkan provinsinya menjadi ´lumbung pangan´ Kalimantan. Kebijakan prioritas adalah me-legalitas-kan lahan pertanian untuk mencegah alih fungsi lahan di 14 kabupaten/kota. Langkah Pemprov Kalbar didukung Penanggung Jawab Upsus Pajale Kementan wilayah Kalbar, Prof [R] Dedi Nursyamsi bahwa kebijakan tersebut harus diimplementasikan oleh petani, penyuluh pertanian, pemerintah pusat dan daerah serta para pemangku kepentingan.

"SK-kan lahan-lahan pertanian agar tidak bisa dialihkan untuk kepentingan lain. Saya targetkan Kalbar menjadi lumbung beras Kalimantan. Siapa yang menguasai pangan utama, itulah yang menang," kata Gubernur H Sutarmidji pada rapat koordinasi [Rakor] Upsus Kalbar hari ke-2 di Pontianak, Jumat [9/8] yang dipimpin oleh Dedi Nursyamsi, yang juga menjabat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP Kementan].

Sebagaimana diketahui, Kalbar mengeluarkan Perda No 1/2018 tentang ´Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan´ disingkat PLP2B, yang menetapkan bahwa lahan yang sudah ditetapkan untuk pertanian tidak boleh dialihfungsikan untuk yang lain. Perda  menetapkan sekitar 560.000 hektar lahan pertanian di seluruh Kalbar. Perda PLP2B mengatur ´insentif bagi yang mempertahankan lahan pertanian pangan dan disinsentif bagi yang mengalihkan fungsi lahan pangan pertanian yang sudah ditetapkan'.

Gubernur Kalbar juga menyinggung tentang ´data statistik´ khususnya pertanian. "Negara itu berdasarkan data statistik maka jangan main-main soal data."

Hal itu menyikapi kegusaran Pemprov Kalbar terkait update data luas lahan persawahan yang dirilis oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura [TPH] yang telah diverifikasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional [ATR/BPN] namun belum di-approved oleh Badan Pusat Statistik [BPS].

"Jadi banyak lahan yang sudah jadi sawah tapi tidak masuk kategori BPS, sehingga tidak dihitung," kata Kepala Dinas TPH Kalbar, Heronimus Hero di kantornya, Kota Pontianak, Kamis [8/8], pada pertemuan dengan PJ Upsus Kalbar, Dedi Nursyamsi beserta tim Upsus BPPSDMP Kementan.

Dukungan Pusat
Dedi Nursyamsi selaku pejabat eselon satu Kementan menegaskan dukungan penuh pemerintah pusat pada daerah, namun penentu keberhasilan capaian produksi gabah/beras tergantung komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mendukung kebijakan luas tambah tanam [LTT].

"Komitmen Gubernur Kalbar didukung penuh oleh Jakarta, namun penentu keberhasilan adalah dukungan dan komitmen rekan-rekan di provinsi dan kabupaten. Harap diingat, setelah berlakunya otonomi daerah maka seluruh pengelolaan kebijakan pertanian beralih ke daerah," kata Dedi Nursyamsi.

PJ Upsus Kalbar mengingatkan para peserta Rakor Upsus di Pontianak tentang esensi pertanian, sesungguhnya petani tidak membutuhkan kementerian, dinas kabupaten apalagi pejabat pusat dan daerah. Konsekuensinya, birokrat jangan hadir sekadar business as usual namun harus datang kepada petani dengan gagasan luar biasa. Upaya khusus yang radikal untuk mendukung kinerja petani.

"Petani tidak butuh kita. Ada hujan, ada benih tanpa disuruh pun mereka akan menanam. Kementerian dan kantor dinas tidak mereka butuhkan maka kita harus datang pada petani dengan upaya luar biasa. Bawa ide brilian. Upaya radikal. Tujuannya, membantu petani meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan keluarganya. Tanpa itu semua, kita bukanlah siapa-siapa di mata petani," ungkap Dedi Nursyamsi.

Tampak hadir Kadis TPH Kalbar Heronimus Hero, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalbar [BPTP] Achmad Musyafak dan sejumlah pejabat eselon dua Kementan di antaranya Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah; Kepala Pusat Pelatihan Pertanian [Puslatan] Bustanul Arifin Caya; dan Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan [BBPKH] Cinagara, Wisnu Wasesa Putra, sejumlah kepala dinas pertanian kabupaten/kota dan para pejabat terkait dari Pemprov Kalbar. [Prabu]